Kompas.com - 28/04/2020, 13:47 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

"Mungkin bulan ini bisa dipercepat proses validasi. Karena kondisinya di level pemerintah desa dan pemerintah kabupaten mungkin siap untuk mendistribusikan bantuan, tapi khawatir terjadi overlapping tadi," ungkapnya.

Baca juga: Mensos: Pemda Boleh Beri Bantuan ke Warga yang Sudah Dapat Bansos dari Pusat

Sebelumnya diberitakan, bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tidak sesuai dengan data ajuan dari pemerintah desa.

Hal ini membuat pemerintah desa disalahkan warga karena bantuan berupa sembako dari Pemprov Jawa Barat yang dikirim via PT Pos ini dianggap tidak tepat sasaran.

Kepala Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas Edi Sukardi mengatakan, pihaknya telah mendata warga miskin baru akibat Covid-19 ini berdasarkan instruksi dari Gubernur Jabar dan bupati Sumedang.

Akan tetapi, kata Edi, data yang dijadikan acuan pemerintah provinsi untuk warga terdampak kategori miskin baru akibat Covid-19 ini tidak sesuai dengan hasil pendataan pemerintah desa bersama RT dan RW.

Baca juga: Jika Ada Warga yang Tak Kebagian Bansos, Mensos Serahkan ke Pemda

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara terpisah, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta pemerintah daerah (pemda) melengkapi data penyaluran bansos pada masa pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, pemda tak harus menyerahkan bansos sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Hal itu disampaikan Juliari dalam menanggapi adanya tumpang tindih data serta ketidaklengkapan data penerima bansos dari Kementerian Sosial.

"Kami memberikan keleluasaan untuk seluruh pemda tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau disebut DTKS. Pemda juga silakan dan ini sudah kami sampaikan berkali-kali, silakan memberikan nama penerima yang tidak ada di DTKS," ujar Juliari melalui konferensi video usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Senin (27/4/2020).

"Kami tidak mengunci daerah untuk hanya mengambil data-data yang dari DTKS kami. Tidak sama sekali. Silakan, karena kami tahu, teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya," kata dia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.