Kompas.com - 28/04/2020, 10:11 WIB
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan jumlah kasus baru setiap harinya.

Hal itu disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo melalui konferensi video usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Senin (27/4/2020).

"Kami jelaskan juga khusus DKI, perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat," kata Doni seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Doni Monardo Sebut Kasus Covid-19 di Jakarta Alami Perlambatan Pesat

"Saat ini sudah mengalami flat dan kita berdoa semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang terjadi," ujar Doni Monardo.

Berdasarkan data di situs resmi Pemprov DKI, penambahan kasus baru mulanya terus meninggi. Pada 15 April, penambahan kasus baru menunjukkan jumlah tertinggi, yakni 223 orang.

Penurunan jumlah kasus baru secara perlahan menurun sejak 21 April hingga 26 April.

Pada 27 April, jumlah kasus baru sedikit dibandingkan hari sebelumnya.

Pada 26 April, penambahan kasus baru sebanyak 65 orang. Adapun jumlahnya meningkat menjadi 70 orang pada 27 April.

Doni menyebutkan, perlambatan penularan di DKI ini terjadi karena penerapan PSBB telah berjalan dengan baik.

Dengan PSBB, maka kegiatan masyarakat yang berpotensi menularkan virus dibatasi.

"Bapak Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) telah melaporkan ke Bapak Presiden tentang hasil yang dicapai selama pelaksanaan PSBB," kata Doni.

Juli diharapkan kembali normal

Doni memprediksi jika tren ini terjadi di daerah lain yang menerapkan PSBB, masyarakat Indonesia diharapkan bisa hidup normal kembali pada Juli mendatang.

Hal itu bisa tercapai apabila didukung juga dengan tes secara masif dan pelacakan agresif sukses dilakukan pemerintah pada April hingga Mei.

"Maka, Presiden menegaskan berulang kali tentang pentingnya upaya kita untuk melakukan tes masif pada April dan Mei. Ini dilanjutkan dengan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat," kata Doni.

Baca juga: Doni Monardo: Diharapkan Juli Kita Hidup Normal Kembali

"Agar pada Juni mendatang kita mampu menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia. Sehingga, pada Juli diharapkan kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali," lanjut dia.

Ia pun meminta seluruh masyarakat mematuhi aturan terkait PSBB dan larangan mudik dari pemerintah. Dengan demikian, pemutusan mata rantai penularan Covid-19 dapat berjalan efektif.

Doni menuturkan, aparat keamanan akan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku untuk menindak pelaku pelanggaran aturan PSBB dan larangan mudik tersebut.

"Presiden meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan mengajak masyarakat untuk lebih patuh, disiplin, dan aparat supaya lebih tegas agar pada Juni mendatang kita mampu menurunkan kasus covid di Indonesia," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.

PSBB pilihan terbaik

Doni menilai, tak melakukan lockdown adalah pilihan terbaik yang telah diambil pemerintah.

Pasalnya, menurut dia, kasus positif Covid-19 di negara lain yang memberlakukan lockdown justru semakin bertambah.

"Beberapa daerah atau beberapa negara yang telah melakukan lockdown dan kawasan tersebut merupakan kawasan padat penduduk telah menimbulkan wabah yang semakin meluas dan tentunya menimbulkan risiko yang sangat besar," kata Doni melalui konferensi video, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Doni Monardo: Sejumlah Daerah Alami Kenaikan Kasus Positif Covid-19

"Sehingga, pilihan untuk tidak lockdown adalah suatu upaya yang sangat baik," lanjut dia.

Ia menambahkan, dengan tidak memberlakukan lockdown, pemerintah telah memperhatikan faktor psikologis masyarakat.

Menurut dia, akan timbul faktor psikologi dari masyarakat yang semakin membebani mereka dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Kini kita semua mampu menjaga keseimbangan antara memperhatikan aspek kesehatan dan juga memperhatikan aspek piskologis masyarakat," lanjut Doni.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas Covid-19: Tidak Lockdown adalah Pilihan Terbaik

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo memilih untuk memberlakukan PSBB daripada lockdown atau karantina wilayah.

Jokowi memilih memberlakukan PSBB daripada lockdown agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa kesulitan.

Ia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 sebagai dasar hukum PSBB.

Penerapan PSBB berlaku sejak sejumlah pemerintah daerah mengajukan izin ke Kementerian Kesehatan.

Provinsi DKI Jakarta ialah pemerintah daerah pertama yang memberlakukan PSBB untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Jakarta menerapkan PSBB sejak 10 April 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Nasional
Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan 'E-Jaring'

Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan "E-Jaring"

Nasional
Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X