Komisi I Bentuk Tim Evaluasi dan Siapkan Pemberhentian Dewas TVRI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR sepakat untuk mengevaluasi kinerja Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat internal Komisi I, Senin (27/4/2020).

"Ya Komisi I sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewas," kata Anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Charles Honoris ketika dihubungi, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Komisi I DPR Tolak Surat Dewas TVRI soal Pemberhentian 3 Direktur

Charles mengatakan, Komisi I sudah membentuk tim untuk mempersiapkan langkah setelah kinerja Dewas TVRI dievaluasi, seperti tahap pemberhentian.

Menurut Charles, dua Minggu ke depan tim tersebut akan mempersiapkan beberapa hal yang dibutuhkan untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP).

"Kita sudah membentuk tim untuk mempersiapkan langkah-langkah pemberhentian terhadap Dewas. Dalam 2 minggu ke depan tim tersebut akan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam menerbitkan SPRP terhadap Dewas TVRI," ujarnya.

Baca juga: 3 Direktur TVRI Dinonaktifkan Dewan Pengawas

Lebih lanjut Charles mengatakan, Komisi I ingin keputusan yang telah disepakati tersebut dijalankan sesuai argumentasi dan dasar hukum yang kuat.

"Kami ingin keputusan yang sudah disepakati ini dijalankan dengan argumentasi dan dasar hukum yang kuat," pungkasnya.

Dalam rapat kerja Komisi I dengan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI, Kamis (16/4/2020), masih ditemukan permasalahan internal dalam lembaga penyiaran publik tersebut.

Baca juga: Ini Alasan Dewan Pengawas Nonaktifkan 3 Direktur TVRI Terkait Kasus Helmy Yahya

Permasalah internal TVRI masih berkaitan dengan pemecatan Direktur Utama (Dirut) TVRI Helmy Yahya. Kini, tiga direktur TVRI dinonaktifkan oleh Dewan Pengawas.

Mereka adalah Direktur Program dan Berita, Apni Jaya Putra; Direktur Keuangan Isnan Rahmanto; dan Direktur Umum Tumpak Pasaribu.

Tak hanya itu, konflik di internal karyawan TVRI juga semakin mencuat baik yang pro dan kontra terhadap Dewan Pengawas TVRI.

Baca juga: Alasan Dewas Nonaktifkan Tiga Direktur TVRI Dinilai Mengada-ada

Saat itu, Komisi I menyayangkan adanya konflik internal dan dinonaktifkannya tiga direktur tersebut. Komisi I bahkan menolak pemberhentian tiga direktur.

"Komisi I DPR RI menolak surat dewan pengawas LPP TVRI perihal penonaktifan tiga dewan direksi LPP TVRI," kata Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis.

Abdul mengatakan, Komisi I mendesak Dewas TVRI untuk membatalkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) untuk tiga direktur tersebut serta akan menentukan sikap atas dinamika yang terjadi di lembaga penyiaran publik tersebut.

Baca juga: Dewas Sebut Direktur TVRI Ikut Memprovokasi Konflik Internal

"Mendesak Dewas LPP TVRI untuk membatalkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) 3 Dewan Direksi LPP TVRI," ujarnya.