Apkasi Minta Pemda Libatkan Penegak Hukum Dampingi Realokasi APBD untuk Covid-19

Kompas.com - 27/04/2020, 16:07 WIB
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara dalam kegiatan vote festival di Universitas Jember KOMPAS.com/Dokumentasi Humas Universitas Jember Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara dalam kegiatan vote festival di Universitas Jember

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta seluruh pemerintah daerah melibatkan penegak hukum untuk mendampingi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam rangka penanganan Covid-19.

Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pendampingan dari kejaksaan maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibutuhkan dalam realokasi anggaran.

"Pendampingan oleh kejaksaan dan lainnya sangat penting agar refocusing dan realokasi APBD tetap dalam koridor norma hukum," ujar Anas dikutip dari siaran pers, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Realokasi APBD untuk Penanganan Covid-19 Mencapai Rp 56,57 Triliun, DKI Terbesar

Ia mengatakan, dengan adanya pendampingan, pemerintah daerah bisa bekerja cepat tanpa takut kebijakanya menyalahi aturan.

Selain itu, hal tersebut juga bisa membuat pemerintah daerah patuh terhadap norma-norma keuangan negara.

Sejauh ini, kata Anas, kejaksaan dan aparat penegak hukum lain, termasuk BPKP, dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) juga telah memberi arahan ke seluruh kabupaten di Indonesia dalam pengelolaan APBD.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, menurutnya sangat penting jika lembaga-lembaga tersebut juga melakukan hal yang sama untuk mendampingi program refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19.

"Jumlahnya (anggaran) cukup besar dan dalam waktu yang relatif mepet. Dengan pendampingan, kita bisa menghindari persoalan kesalahan administrasi keuangan negara." kata dia.

Baca juga: Jabar Paling Tinggi dalam Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Menurutnya, pendampingan juga akan membantu program-program penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD bisa lebih tepat sasaran.

Pendampingan tersebut juga dinilainya akan memastikan tata kelola keuangan negara di APBD bisa berjalan transparan dan akuntabel.

"Sehingga kepercayaan publik meningkat, dukungan pada program-program pemerintah dalam menangani Covid-19 juga tinggi dari masyarakat," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

Nasional
Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Nasional
Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Nasional
Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Nasional
Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Nasional
Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Nasional
Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Nasional
Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Nasional
Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Nasional
Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Nasional
KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Nasional
Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Nasional
RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X