Apkasi Minta Pemda Libatkan Penegak Hukum Dampingi Realokasi APBD untuk Covid-19

Kompas.com - 27/04/2020, 16:07 WIB
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara dalam kegiatan vote festival di Universitas Jember KOMPAS.com/Dokumentasi Humas Universitas Jember Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara dalam kegiatan vote festival di Universitas Jember

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta seluruh pemerintah daerah melibatkan penegak hukum untuk mendampingi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam rangka penanganan Covid-19.

Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pendampingan dari kejaksaan maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibutuhkan dalam realokasi anggaran.

"Pendampingan oleh kejaksaan dan lainnya sangat penting agar refocusing dan realokasi APBD tetap dalam koridor norma hukum," ujar Anas dikutip dari siaran pers, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Realokasi APBD untuk Penanganan Covid-19 Mencapai Rp 56,57 Triliun, DKI Terbesar

Ia mengatakan, dengan adanya pendampingan, pemerintah daerah bisa bekerja cepat tanpa takut kebijakanya menyalahi aturan.

Selain itu, hal tersebut juga bisa membuat pemerintah daerah patuh terhadap norma-norma keuangan negara.

Sejauh ini, kata Anas, kejaksaan dan aparat penegak hukum lain, termasuk BPKP, dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) juga telah memberi arahan ke seluruh kabupaten di Indonesia dalam pengelolaan APBD.

Oleh karena itu, menurutnya sangat penting jika lembaga-lembaga tersebut juga melakukan hal yang sama untuk mendampingi program refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19.

"Jumlahnya (anggaran) cukup besar dan dalam waktu yang relatif mepet. Dengan pendampingan, kita bisa menghindari persoalan kesalahan administrasi keuangan negara." kata dia.

Baca juga: Jabar Paling Tinggi dalam Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Menurutnya, pendampingan juga akan membantu program-program penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD bisa lebih tepat sasaran.

Pendampingan tersebut juga dinilainya akan memastikan tata kelola keuangan negara di APBD bisa berjalan transparan dan akuntabel.

"Sehingga kepercayaan publik meningkat, dukungan pada program-program pemerintah dalam menangani Covid-19 juga tinggi dari masyarakat," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Nasional
Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Nasional
Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Nasional
Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Nasional
Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Nasional
Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Nasional
Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

Nasional
Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X