Demi Transparansi, Gugus Tugas Covid-19 Luncurkan Bersatu Lawan Covid

Kompas.com - 27/04/2020, 13:18 WIB
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Dok. BNPBKetua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merilis sebuah sistem satu data yang bisa diakses seluruh masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sistem data itu dinamai Bersatu Lawan Covid. Ini merupakan bentuk jaminan akan keterbukaan informasi dan data bagi masyarakat.

Data dan informasi tersebut berkaitan dengan perkembangan Covid-19 di Tanah Air.

"Sistem ini kami sebut sebagai Bersatu Lawan Covid, sebuah sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia," kata Wiku dalam konferensi pers di BNPB, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Minta Proses Impor Alat Kesehatan Transparan

Apalagi, kata dia, saat ini Covid-19 di Indonesia telah menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan sudah mencapai 8.882 kasus pada 26 April 2020.

Dari jumlah tersebut, kasus terbesar ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Provinsi lainnya juga terus bertambah dengan sebaran penyakit akibat virus corona tersebut.

"Ini (persebaran) dapat meningkatkan beban berat pada fasilitas kesehatan. Selain itu, kondisi ini akan mengganggu aktivitas masyarakat sehingga diperlukan mekanisme cepat dan valid untuk mendata besaran masalah di seluruh Indonesia," kata dia.

Terlebih, Presiden Joko Widodo juga telah memberi arahan soal keterbukaan informasi dan data yang diintegrasikan di Gugus Tugas Covid-19.

Kolaborasi yang kuat dari pemerintah pusat, daerah, hingga ke RT/RW sangat diperlukan dalam pencegahan ini.

Dengan demikian, seluruh komponen bangsa di semua daerah hingga perbatasan dan terpencil harus terhubung dengan pemerintah pusat dan wilayah lainnya.

"Dengan adanya keterbukaan ini, kita dapat lebih waspada dan bersama-sama tetap tenang dalam menghadapi pandemi ini," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Transparan Terkait Anggaran Penanganan Covid-19

"Diharapkan dengan informasi yang tersedia kita dapat menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga diri sendiri, orang lain dalam semangat gotong royong," lanjut Wiku.

Oleh karena itu, agar implementasi satu data ini berjalan dengan baik, maka pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga.

Misalnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Informasi dan Teknologi, TNI/Polri, Gugus Tugas Daerah, serta Badan Nasional Penanggulangan Daerah (BPBD) di setiap daerah.

"Kami terus sempurnakan sistem dan komponennya yang dapat diakses seluruh masyarakat secara terbuka dan transparan," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

Nasional
Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Nasional
Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X