Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan Nantinya Diyakini Tak Partisipatif

Kompas.com - 27/04/2020, 12:09 WIB
Rapat kerja DPR dan pemerintah membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Selasa (14/4/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIRapat kerja DPR dan pemerintah membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Selasa (14/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Solikhin mengatakan, penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak akan berpengaruh besar terhadap kelanjutan pembahasan RUU sapu jagat tersebut.

Sebab, meskipun klaster ketenagakerjaan ditunda pembahasannya, klaster lainnya tetap dibahas dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada akhirnya tetap disahkan.

Bahkan, menempatkan klaster ketenagakerjaan dibahas paling akhir bisa-bisa menjadikan waktu pembahasannya justru menjadi semakin singkat dan akhirnya tidak partisipatif sebagaimana yang diharapkan.

"Dengan sisa waktu yang sedikit itu, kecil kemungkinan dialog terbuka terutama terkait dengan klaster ketenagakerjaan akan dilakukan dengan serius," kata Solikhin ketika dihubungi wartawan, Minggu (27/4/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tarik Draf RUU Cipta Kerja dari DPR, Ini Alasannya

Apalagi, Presiden Joko Widodo menginginkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut dapat segera diselesaikan.

Solikhin mengatakan, sejumlah produk hukum yang dibahas di akhir-akhir waktu biasanya dilakukan tergesa-gesa, tidak transparan dan tidak partisipatif.

"Kita bisa bercermin dari pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan dalam sisa waktu periode jabatan pemerintah dan DPR. Proses pembahasan saat itu menunjukkan, bagaimana resistensi legislator terhadap aspirasi dan partisipasi masyarakat," ujar dia.

Apabila terjadi demikian, hal itu semakin menegaskan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang cacat.

"Kita bisa melihat bagaimana proses yang eksklusif dan elitis. Akses terhadap naskah akademik, RUU bahkan forum pembahasan sangat terbatas sekali," ucap dia.

Baca juga: Nasdem Usulkan Klaster Ketenagakerjaan Dicabut dari RUU Cipta Kerja

Solikhin menambahkan, penundaan klaster ketenagakerjaan menunjukkan terdapat persoalan dalam substansi dan proses penyiapan RUU Cipta Kerja selama ini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

Nasional
KPK Tahan Tersangka Korupsi di Kementerian Agama

KPK Tahan Tersangka Korupsi di Kementerian Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X