Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Bupati Bogor Minta Operasional KRL ke DKI Dihentikan tetapi Ditolak Kemenhub

Kompas.com - 26/04/2020, 20:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan salah satu cara efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ke wilayahnya adalah dengan menghentikan sementara operasional kereta rel listrik (KRL) selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia mengaku sudah meminta penghentian KRL yang biasa mengangkut warga Bogor ke Jakarta maupun sebaliknya.

Namun permintaannya itu ditolak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan alasan yang ia pun tak tahu pasti.

Baca juga: Larangan Mudik Berlaku, Stasiun Pasar Senen Hanya Operasikan KRL

Padahal, kata dia, sebagian besar warganya yang terpapar Covid-19 memiliki riwayat bekerja atau bepergian ke DKI Jakarta.

"Kenapa saat dimulainya PSBB saya kencang sekali untuk minta kepada pemerintah pusat, Kemenhub untuk memberhentikan kereta sementara saja selama 14 hari, tapi ternyata tidak disetujui. Dianggap mungkin permintaannya terlalu berlebihan atau apa saya enggak tahu," kata Ade dalam acara streaming Crosscheck bertema Resah Daerah Tangkal Wabah, Minggu (26/4/2020).

Selain untuk memutus rantai sebaran Covid-19, Ade mengatakan usulan penghentian operasional KRL muncul setelah pihaknya melihat persebaran virus corona sangat masif di sebagian wilayah yang dilalui KRL rute Jakarta-Bogor maupun sebaliknya.

"Saat pertama kali ada kasus positif di kami (Bogor), itu adalah seorang penumpang KRL. Walaupun diduga penularannya di satu pertemuan, tapi dia adalah penumpang KRL. Saat dia sudah demam dan belum merasakan positif, tetapi orang tanpa gejala (OTG), dia masih masuk kantor, dari rumah naik ojol, naik KRL, naik MRT ke kantornya," terang Ade.

Dari kasus tersebut, kata dia, pihaknya masih bisa melakukan menelusuri pengemudi ojek online yang melayani pasien tersebut. Namun, Pemkab Bogor sulit melacak pihak-pihak yang sudah berinteraksi dengan pasien tersebut di kereta.

Pelacakan juga suilt terhadap angkutan umum di Jakarta yang dinaiki pasien tersebut. 

Contoh lain, kata dia, pada Rabu (22/4/2020) pihaknya mengalami lonjakan kasus yang sangat tinggi.

Pasalnya, terdapat 31 warga yang dinyatakan positif Covid-19 dalam satu hari dan 28 di antaranya merupakan pekerja dari Jakarta.

"Itulah kenapa saya juga minta kepala daerah lain, Tangerang, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Depok untuk sama-sama minta Kemenhub untuk berhentikan KRL selama PSBB. Tapi sampai hari ini memang ditolak, apalah daya kami," kata dia.

Dia menerima keputusan Kemenhub bahwa KRL tetap beroperasi walaupun ada pembatasan jarak penumpang atau physical distancing di setiap gerbong.

Namun, ia juga meragukan efektivitas physical distancing meski pelaksanaannya sudah diatur sedemikian rupa dari stasiun pertama.

Salah satu pengaturan adalah pemberian tanda silang di sejumlah kursi setiap gerbong untuk memberi jarak antar-penumpang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com