Bertambah 9, Total 39 Napi Asimilasi yang Terdata Kembali Jalankan Aksi Kriminal

Kompas.com - 26/04/2020, 15:00 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengungkapkan, sebanyak 39 narapidana kembali melanggar hukum usai mendapat asimilasi maupun pembebasan bersyarat akibat wabah Covid-19.

“Ya 39 narapidana (yang kembali lakukan tindak pidana), yang tidak melanggar 38.000 lebih narapidana,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu (26/4/2020).

Kendati demikian, Argo tidak merinci kasus maupun lokasi para napi tersebut.

Baca juga: 1.900 Napi di Jakarta Bebas Asimilasi, 1 Orang Kembali Dipenjara karena Terlibat Kriminal

Ia mengungkapkan, beberapa di antara napi tersebut melakukan tindak pidana yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya.

Menurut Argo, para napi tersebut memiliki berbagai motif, misalnya tuntutan ekonomi.

“Dari 39 napi, motifnya ada yang sakit hati menganiaya orang, ada yang menipu, dan ada yang ekonomi. Jadi ada yang tidak melakukan perbuatan yang sama,” tuturnya.

Sebelumnya, pada RAbu (22/4/2020), ada 30 napi yang kembali melakukan kejahatan dari total sekitar 38.000 napi yang bebas di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Minta Program Asimilasi Napi Dihentikan Sejenak

Kasus yang menjerat para napi didominasi oleh tindak pidana pencurian. Kasus lainnya misalnya penipuan, tindak pidana terkait narkotika, dan pelecehan seksual.

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis pun telah meminta anggotanya memetakan napi yang dibebaskan, bekerja sama dengan pemda untuk mengawasi dan membina para napi tersebut.

Para personel kepolisian juga diminta memetakan daerah rentan kejahatan, melakukan pengamanan, hingga meningkatkan patroli.

Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana, meminta program asimilasi narapidana dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk dihentikan sejenak.

Baca juga: Kanwilkumham DKI: Baru Satu Warga Binaan Asimilasi yang Terlibat Kriminal

Hal ini karena napi program asimilasi yang dibebaskan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam bui, justru kembali melakukan tindakan kriminal.

"Evaluasi saya ketika terjadi di masyarakat, saya juga menerima banyak laporan dan informasi. Banyak yang juga kemudian melakukan tindakan kriminal setelah keluar dari penjara ini perlu dihentikan sejenak," kata Eva di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (23/4/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember: 17.479 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 4 Desember: 17.479 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Indonesia Berikan Tiga Usulan untuk Perkuat Sektor Keamanan di Negara Pascakonflik

Indonesia Berikan Tiga Usulan untuk Perkuat Sektor Keamanan di Negara Pascakonflik

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 466.178 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 4 Desember: Total 466.178 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Satgas Sebut Libur Panjang Sebabkan Kasus Covid-19 Naik 50-100 Persen

Satgas Sebut Libur Panjang Sebabkan Kasus Covid-19 Naik 50-100 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

Nasional
62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

Nasional
Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Nasional
Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Nasional
KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

Nasional
Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Nasional
Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Nasional
Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Nasional
KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Nasional
Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X