Mengintip Cara Turki Menangani Wabah Virus Corona...

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dipelajari Indonesia dari cara pemerintah Turki mengatasi pademi virus corona (Covid-19).

Hal pertama yang harus dipelajari adalah kebijakan pembatasan sosial atau social distancing yang sangat terstruktur.

"Minggu pertama ketika yang pertama kali positif kan tanggal 10 Maret. Minggu pertama mereka sudah bicara tentang apa yang akan mereka lakukan sebulan ke depan," kata Lalu dalam diksusi online, Sabtu (24/4/2020).

Baca juga: Tinggalkan Rapid Test, Turki Kini Masifkan Tes PCR

"Sehingga tidak ada kejutan-kejutan di masyarakat," lanjut dia.

Kemudian, setelah ada pengumunan kasus pertama positif Covid-19, seluruh universitas di Turki ditutup.

Seluruh mahasiwa yang ada di asrama yang berwarga negara Turki diimbau untuk pulang ke rumah masing-masing.

Asrama hanya digunakan untuk mahasiswa dari mancanegara dan lokasi karantina bagi orang yang baru datang dari luar negeri.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Turki Resmi Jadi Negara Republik

Saat ini, total ada kurang lebih 120.000 orang yang dikarantina di asrama yang dikelola universitas di Turki

"Sehingga semua kasus-kasus impor bisa di contain ke situ. Ini mungkin salah satunya. Kemudian kebijakannya terstruktur," lanjut dia.

Turki, kata Lalu, juga tidak mengimpor barang-barang terkait penanggulangan Covid-19, misal masker. Namun, setiap warga negara Turki mendapatkan bantuan lima masker per minggu.

Pemerintah Turki juga masih bisa membantu negara lain yang membutuhkan bantuan terkait penanganan Covid-19.

Baca juga: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Capai 366, Turki Catat Kasus Perdana

"Dari 94 permintaan bantuan yang mereka terima, bahkan dari negara-negara Eropa Barat seperti Italia, Spanyol kemudian Inggris, Amerika, bahkan musuhnya Israel juga diberikan bantuan," kata Lalu.

Selanjutnya, sebelum ada kasus pertama Covid-19, partai-partai yang berkuasa di Turki juga sudah melakukan konsolidasi pada partai oposisi terkait kemungkinan masuknya wabah.

Konsolidasi itu dilakukan demi meminimalisasi perbedaan pendapat dalam penanganan Covid-19.

"Sebulan sebelumnya mereka sudah melakukan pendekatan kepada partai oposisi dan mereka sepakat, dalam hal menghadapi covid mereka akan solid secara politik," ungkap Lalu.

Baca juga: Mendagri Turki Mundur Buntut Kepanikan Saat Lockdown, Erdogan Menolak

Selain itu, pemerintah Turki juga mengkombinasikan penanganan Covid-19 dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi.

Namun dalam hal ini, Lalu berpendapat, Turki adalah negara yang rawan konflik, sehingga mereka selalu memiliki stok pangan yang cukup.

"Baik-baik undang-undang, by the law, mereka itu harus memiliki cadangan pangan itu 1 tahun. Jadi antara 6 bulan sampai 1 tahun tergantung jenis community-nya," ujar Lalu.

"Ada yang harus enam bulan ada yang harus satu tahun. Sehingga ketika terjadi kasus covid ini mereka fokus untuk menangani covid-nya sendiri," sambung dia.

Baca juga: Dubes Indonesia: Masyarakat Turki Selalu Patuh Kebijakan Pemerintah Terkait Covid-19

Ia menambahkan, saat ini pemerintah dan media Turki sudah mulai fokus membahas perbaikian ekonomi.

Kebijakan pembukaan ladang warga juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Turki.

"Jadi mereka sudah mulai memberikan izin kepada petani-petani untuk membuka lagi ladang-ladangnya untuk mengisi cadangan pangan yang mereka miliki," ucap Lalu.