Kompas.com - 24/04/2020, 13:29 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Baleg Tunda RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan Dok. DPRKetua DPR RI Puan Maharani meminta Baleg Tunda RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan

KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, kerja penanganan Covid-19 tidak menjadi domain pemerintah dan DPR RI saja.

Menurutnya, saat ini perlu ada gotong royong bersama untuk melawan virus yang berasal dari Wuhan, China ini.

“Perlu ada sinergi yang baik antara masyarakat dengan masyarakat,” ujar Puan saat konferensi pers usai penyerahan bantuan sembako kepada karyawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini juga menerangkan, pihaknya terus bergotong royong dengan mitra kerjanya untuk penanganan Covid-19.

“Kami di DPR pun juga bergotong royong dengan Bank Bukopin untuk memberikan sembako bagi yang kerja di lingkungan DPR RI seperti cleaning service, office boy, supir, pekerja taman, pemadam kebakaran serta ojek online,” terangnya.

Baca juga: Puan: Jangan Mudik karena Memperbesar Risiko Penularan Covid-19

DPR tetap bekerja

Lebih lanjut, Puan menegaskan DPR RI tetap bekerja menjalankan tugas konstitusionalnya di tengah pandemi covid-19. Tugas yang dimaksud adalah menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menjelaskan, saat ini DPR RI tengah fokus dalam penanganan Covid-19 di berbagai daerah dengan rutin melakukan rapat kerja. Rapat digelar antara komisi dengan mitra kerja terkait realokasi anggaran.

“Anggota DPR yang rapat tetap dilaksanakan dengan protokoler Covid-19 di setiap komisi. Jadi semua tugas di komisi dilakukan dengan protap waspada Covid-19,” tuturnya.

Puan mengatakan, protokoler anggota dewan diperlukan guna mencegah penyebaran Covid-19, namun tetap tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya.

Baca juga: Puan Maharani: Sejak Awal DPR Imbau Tes Corona Harus Masif

Dengan begitu, lanjutnya, meski tidak bekerja secara penuh di kantor, beberapa anggota dewan banyak yang melakukan rapat secara virtual.

“Kerja terkait penanganan Covid-19 tetap dijalankan di komisi masing-masing agar apa yang dilakukan di DPR ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dan bersinergi dengan eksekutif menjalankan tugasnya," papar politisi PDI-Perjuangan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektare dalam 3 Tahun

Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektare dalam 3 Tahun

Nasional
Stepanus Robin Bantah Ada 8 ‘Orang Dalam’ Azis Syamsuddin di KPK

Stepanus Robin Bantah Ada 8 ‘Orang Dalam’ Azis Syamsuddin di KPK

Nasional
Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Nasional
KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

Nasional
Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Nasional
Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Nasional
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Nasional
Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Nasional
Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Nasional
Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.