Menko PMK Minta Kemensos Laporkan Penyaluran Bansos secara Periodik

Kompas.com - 23/04/2020, 17:59 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran bantuan sosial ( bansos) oleh pemerintah memerlukan pengawalan dan pemantauan sistematis.

Hal itu dibutuhkan untuk memastikan penerima bansos tepat sasaran.

"Penyaluran bansos oleh pemerintah ini perlu pengawalan dan pemantauan sistematis untuk memastikan penerimanya tepat sasaran," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Kemensos Mulai Salurkan Bansos Tunai Rp 600 Ribu untuk Masyarakat Bodetabek

Apalagi, kata Muhadjir, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta operasi penyaluran sembako harus sampai kepada mereka yang memerlukan.

Oleh karena itu, pihaknya pun meminta agar Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pendataan secara periodik untuk penyaluran bansos tersebut.

"Untuk itu, saya minta agar mendapatkan laporan periodik dari Kemensos atas penyalurannya," kata Muhadjir.

Baca juga: FBLP: Banyak Buruh di Jabodetabek Tak Dapat Bansos

Dalam menyusun laporan tersebut, pihaknya pun akan membentuk Tim Gabungan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bansos Kemensos dan Kemenko PMK.

Adapun bantuan pertama dari pemerintah berupa paket sembako senilai Rp 600.000 yang diberikan dua kali per bulan.

Bansos tersebut diberikan kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta dan 600.000 KPM di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).

Baca juga: KPK Terbitkan Edaran soal Penggunaan DTKS untuk Penyaluran Bansos

Sementara itu bantuan kedua adalah Bansos Tunai (BST) sebesar Rp 600.000 per KPM, yang disalurkan kepada 9 juta KPM di luar penerima PKH dan Bansos Sembako. Bantuan tersebut disalurkan ke 33 provinsi.

Seluruh bansos tersebut akan disalurkan selama 3 bulan, mulai April hingga Juni 2020.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X