PP Muhammadiyah Imbau Warga Patuhi Larangan Mudik

Kompas.com - 23/04/2020, 14:21 WIB
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABISekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat Muhammadiyah mengimbau masyarakat untuk mematuhi larangan mudik yang sudah diumumkan pemerintah.

Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, sejak awal Muhammadiyah memang sudah mengimbau masyarakat untuk tak mudik ke kampung halaman. Hal ini guna menghindari penyebaran virus corona Covid-19.

"Muhamadiyah sudah sejak lama menyampaikan maklumat dan ada pernyataan Ketua Umum Muhamadiyah yang terus kita sampaikan agar masyarakat tidak memaksakan diri untuk mudik," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Larang Mudik, Pemerintah Diminta Gandeng Warga Awasi Jalan Tikus

Abdul Mu'ti menyampaikan, mudik memang sudah menjadi tradisi masyarakat muslim di Indonesia setiap tahunnya untuk menyambut Idul Fitri. Tradisi itu baik karena menjadi ajang silaturahim.

Namun, di situasi yang tidak normal seperti saat ini, mudik justru bisa membahayakan sanak famili di kampung halaman.

"Sekarang ini kan new normal yang memang harus kita sikapi dengan kearifan, terutama berkaitan dengan keselamatan diri dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan," kata dia.

Mu'ti juga menegaskan, mudik bukanlah bagian dai syariah yang wajib dilaksanakan umat islam. Mudik hanyalah sebatas syi'ar yang bersifat kultural dan tradisi.

Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, tak masalah jika mudik tak dilakukan. Ia mengajak umat sebaiknya berfokus pada ibadah bulan Ramadhan.

"Lebih penting kita lakukan mudik spiritual. Yaitu kita berusaha menunaikan ibadah Ramadhan dengan baik," ucap Mu'ti.

Baca juga: Jokowi Larang Mudik, Sejumlah Ruas Jalan Menuju Jatim Akan Disekat

Larangan mudik ini sebelumnya diputuskan Presiden dalam rapat terbatas, Selasa (21/4/2020) siang kemarin.

Keputusan ini diambil karena masih ada 24 persen masyarakat dari zona merah yang ingin mudik ke kampung halaman.

Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Panjaitan menyebut larangan mudik ini akan mulai berlaku pada 24 April dan sanksi akan mulai diberlakukan pada 7 Mei.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mohammad Yamin, Rumusan Sumpah Pemuda, dan Persatuan Bangsa

Mohammad Yamin, Rumusan Sumpah Pemuda, dan Persatuan Bangsa

Nasional
Peringatan Sumpah Pemuda ke-92, Wapres Harap Jadi Inspirasi dan Energi

Peringatan Sumpah Pemuda ke-92, Wapres Harap Jadi Inspirasi dan Energi

Nasional
Dinilai Kooperatif, 7 Tersangka Kebakaran Kejagung Tidak Ditahan

Dinilai Kooperatif, 7 Tersangka Kebakaran Kejagung Tidak Ditahan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 2.240 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 28 Oktober: 2.240 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Politisi Gerindra: Meski Pandemi, Mestinya Upah Minimum 2021 Tetap Naik

Politisi Gerindra: Meski Pandemi, Mestinya Upah Minimum 2021 Tetap Naik

Nasional
31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

Nasional
Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Nasional
Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Nasional
Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Nasional
Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Nasional
LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Nasional
Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Nasional
Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X