Kompas.com - 23/04/2020, 13:20 WIB
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus mendesak Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis untuk segera melepaskan aktivis Ravio Patra.

Diberitakan sebelumnya, Ravio Patra ditangkap polisi atas dugaan penyebaran pesan provokatif via WhatsApp. Namun, akun WhatsApp milik Ravio dikabarkan telah diretas.

"Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk segera melepaskan Ravio Patra, menghentikan proses kriminalisasi, dan juga menghentikan tindakan-tindakan pembungkaman kepada warga negara lainnya," kata Direktur Eksekutif Safenet, Damar Juniarto melalui keterangan tertulis, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Ini Profil Ravio Patra, Aktivis yang Disebut Ditangkap Polisi Setelah Akun WhatsApp Diretas

Lebih lanjut, koalisi juga meminta Presiden Jokowi dan Kapolri untuk menghentikan upaya oknum tertentu dalam meretas akun masyarakat yang kerap kritis terhadap pemerintah.

Melalui akun Twitter-nya, Ravio mengkritik salah satu staf khusus presiden soal dugaan konflik kepentingan dalam proyek-proyek pemerintah di Papua.

"Presiden dan Kapolri segera menghentikan upaya-upaya dari pihak tertentu untuk meretas gawai ataupun akun media sosial masyarakat yang kritis mendorong pemerintah untuk transparan dan bekerja dengan benar," ujar Damar.

Menurut Damar, Ravio yang juga merupakan peneliti kebijakan publik tersebut ditangkap pada Rabu (22/4/2020) antara pukul 21.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.

Peristiwa tersebut berawal dari aduan Ravio kepada Safenet terkait dugaan peretasan yang dialaminya pada Rabu siang.

Saat Ravio mencoba untuk membuka WhatsApp miliknya, muncul tulisan "You've registered your number on another phone".

Baca juga: Aktivis Ravio Patra Disebut Ditangkap Polisi Setelah Akun WhatsApp-nya Diretas

Ravio pun menerima pesan singkat berisi permintaan pengiriman OTP (one time password). Pesan itu biasanya diterima bagi pengguna untuk mengonfirmasi perubahan pada akun WhatsApp.

Kemudian, masih di waktu yang sama, Ravio mendapat panggilan dari sejumlah nomor asing.

"Ketika diidentifikasi melalui aplikasi, nomor tersebut merupakan milik AKBP HS dan Kol ATD,” tuturnya.

Dugaan peretasan tersebut juga sempat diumumkan Ravio melalui akun Twitter-nya.

Dua jam setelah pengumuman tersebut, Ravio dapat mengakses kembali WhatsApp miliknya.

Namun, ia menemukan bahwa pelaku dugaan peretasan tersebut mengirim pesan bernada provokatif.

Pesan yang dimaksud berbunyi, “KRISIS SUDAH SAATNYA MEMBAKAR! AYO KUMPUL DAN RAMAIKAN 30 APRIL AKSI PENJARAHAN NASIONAL SERENTAK, SEMUA TOKO YG ADA DIDEKAT KITA BEBAS DIJARAH".

Tak lama setelah berhasil mengakses kembali akun WhatsApp-nya, Ravio melaporkan ada orang tak dikenal yang mengunjunginya.

Berdasarkan keterangan Damar, Ravio sempat memberi tahu akan mengevakuasi diri. Namun, Ravio tak dapat dihubungi lagi selama lebih dari 12 jam.

Baru pada Kamis pagi, Damar mendapat informasi mengenai dugaan penangkapan Ravio.

Sampai kini, anggota koalisi masih mencari informasi lebih lanjut terkait penangkapan tersebut.

"Hingga saat ini, belum diketahui Ravio ditangkap oleh kesatuan mana dan dibawa ke mana. Tim Pendamping Hukum dari Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus sedang mencari tahu ke kantor Polda Metro Jaya," ucap Damar.

Kompas.com mencoba untuk mengonfirmasi penangkapan tersebut kepada Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Dia mengaku akan mengecek kebenaran informasi penangkapan itu.

"Masih saya cek karena saya baru dengar (informasi penangkapan Ravio)," ucap Yusri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yudo Margono Janji Jalankan Visi-Misi meski Tak sampai Setahun Jadi Panglima TNI

Yudo Margono Janji Jalankan Visi-Misi meski Tak sampai Setahun Jadi Panglima TNI

Nasional
Melayat Ferry Mursyidan, Ganjar Pranowo: Kami Punya 'Story' yang Panjang

Melayat Ferry Mursyidan, Ganjar Pranowo: Kami Punya "Story" yang Panjang

Nasional
Istri Yudo Margono: 'Alhamdulillah', Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Istri Yudo Margono: "Alhamdulillah", Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Nasional
DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

Nasional
KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

Nasional
UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

Nasional
Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Nasional
Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Nasional
Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Nasional
KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Nasional
Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Nasional
Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Nasional
KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

Nasional
KPK Dalami Penggunaan Uang yang Diterima Lukas Enembe

KPK Dalami Penggunaan Uang yang Diterima Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.