KILAS

Jokowi Terbitkan Perpu Covid-19, Ini Pendapat Fraksi Golkar

Kompas.com - 23/04/2020, 12:41 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan pers terkait penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, Selasa (24/3/2020). DOK. Biro Pers Sekretariat Presiden - Muchlis Jr Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan pers terkait penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, Selasa (24/3/2020).

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Kepala BNPB Doni Monardo (kanan) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat peninjauan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020). Kunjungan kerja tersebut untuk memastikan kesiapan rumah sakit yang akan mulai beroperasi pada Senin 6 April 2020 mendatang.ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Kepala BNPB Doni Monardo (kanan) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat peninjauan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020). Kunjungan kerja tersebut untuk memastikan kesiapan rumah sakit yang akan mulai beroperasi pada Senin 6 April 2020 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Presiden Joko Widodo mengantisipasi dampak Covid-19 pada sektor sosial ekonomi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dinilai sangat tepat.

“Presiden Republik Indonesia memiliki hak prerogatif untuk menerbitkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan memaksa dengan tetap berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Adies Kadir, dalam pernyataan tertulis, Kamis (23/4/2020).

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritisi terbitnya Perppu No. 1 tahun 2020 untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Puan: DPR Akan Bahas RUU Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020

Adies menjelaskan, argumentasi Presiden dalam menerbitkan Perppu tentu berpijak pada keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah penyebaran virus corona.

Apalagi, imbuh dia, wabah Covid-19 yang melanda Indonesia semakin hari semakin massif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tentunya, pandemi tersebut membawa implikasi buruk bagi sosial ekonomi masyarakat Indonesia maupun sebagian besar negara-negara di seluruh dunia.

“Undang-undang yang ada untuk menangani pandemik tidak memadai untuk menjawab persoalan sosial ekonomi yang ditimbulkan Covid-19 ini,” katanya.

Langkah cepat

Pada saat wabah melanda, ia melanjutkan, DPR RI baru memasuki masa sidang III pada 30 Maret 2020.

Padahal, wabah Covid-19 telah terjadi sejak Februari 2020 dan hampir meluas di seluruh Indonesia.

“Sehingga tentu Perppu tersebut sudah memenuhi tiga syarat objektif yang ditentukan dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, menilai calon Kapolri Idham Azis merupakan sosok yang memiliki kapabilitas dan bisa bekerja profesional. Idham akan menjalani fit and proper tes pada Rabu (30/10/2019) di Komisi III DPR RI.Dok. Golkar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, menilai calon Kapolri Idham Azis merupakan sosok yang memiliki kapabilitas dan bisa bekerja profesional. Idham akan menjalani fit and proper tes pada Rabu (30/10/2019) di Komisi III DPR RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, menilai calon Kapolri Idham Azis merupakan sosok yang memiliki kapabilitas dan bisa bekerja profesional. Idham akan menjalani fit and proper tes pada Rabu (30/10/2019) di Komisi III DPR RI.Dok. Golkar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, menilai calon Kapolri Idham Azis merupakan sosok yang memiliki kapabilitas dan bisa bekerja profesional. Idham akan menjalani fit and proper tes pada Rabu (30/10/2019) di Komisi III DPR RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, menilai calon Kapolri Idham Azis merupakan sosok yang memiliki kapabilitas dan bisa bekerja profesional. Idham akan menjalani fit and proper tes pada Rabu (30/10/2019) di Komisi III DPR RI.Dok. Golkar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, menilai calon Kapolri Idham Azis merupakan sosok yang memiliki kapabilitas dan bisa bekerja profesional. Idham akan menjalani fit and proper tes pada Rabu (30/10/2019) di Komisi III DPR RI.
Menurut Adies Kadir, Perppu itu terbiit untuk menjawab secara konstitusional kebutuhan mendesak pemerintah terkait alokasi anggaran penanganan Covid-19.

Sementara itu, pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) tidak mungkin dilakukan secara cepat dan segera tanpa diterbitkannya Perppu tersebut.

Ia berpendapat, Presiden Jokowi justru berupaya menyelesaikan persoalan bangsa ini secara cepat dan tuntas.

“Saya menghimbau seluruh pihak untuk melihat langkah yang diambil pemerintah dengan kepala dingin. Publik harus tetap kritis, akan tetapi jangan sampai kontraproduktif dengan upaya pemerintah memerangi Covid-19 ini,” katanya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.