Jokowi Akui Masih Ada Ego Sektoral Menangani Covid-19, Juga Saat PSBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui masih ada ego sektoral antar-kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam menangani pandemi virus corona yang menyebabkan Covid-19.

"Saya melihat karena memang masih sektoral. Setiap kementerian melihat kepentingan sektornya masing-masing," kata Jokowi dalam acara "Mata Najwa" yang tayang pada Kamis (23/4/2020).

Jokowi menjawab pertanyaan terkait munculnya surat edaran Kemenperin yang membolehkan sejumlah pabrik tetap beroperasi saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Jokowi : Membuat Publik Tenang Tak Dilihat Sebagai Keputusan...

Padahal, dalam aturan PSBB hanya delapan sektor yang boleh tetap beroperasi yakni kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, kebutuhan sehari-hari, dan sektor industri strategis.

Kepala Negara menekankan, ia sebenarnya sudah berulang kali mengingatkan para menteri untuk tidak mendahulukan ego sektoral dan menomorsatukan kesehatan.

"Tapi dalam praktiknya kan mereka (tiap kementerian) juga didesak oleh sektornya. Menteri kadang-kadang, atau daerah pun kadang-kadang, juga berbeda itu karena di lapangan suaranya berbeda-beda dari rakyat," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Bedakan Mudik dan Pulang Kampung, Pemerintah Diminta Tegas Larang Keluar Zona Merah

Kasus yang sama menurut Jokowi juga terjadi dalam aturan terkait ojek online.

Kementerian Kesehatan menerbitkan aturan melarang ojek online mengangkut penumpang pada masa PSBB.

Namun, belakangan Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan aturan yang membolehkan ojek online mengangkut penumpang.

"Menteri menyampaikan kepada saya, 'Tidak dilarang pun mereka sudah enggak ada penumpang, Pak'. Kalau dilarang malah menjadi masalah yang baru," kata Jokowi.

"Ini ada melihat sosial ekonomi ada yang melihat dari sisi kesehatan memang perlu disinkronkan," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Jangan Cuma Minta KRL Dihentikan, tapi Masyarakat Dibiarkan...

Akhirnya pemerintah pusat pun melempar keputusan terkait ojek online ini kepada pemerintah daerah masing-masing.

Jokowi menyebutkan, pada masa wabah Covid-19 ini, sering kali pemerintah memang diminta memilih di antara dua keputusan yang sama-sama buruk.

"Sehingga, yang diputuskan mana pun pasti celah untuk mendapatkan risiko dari pihak lain atau sektor yang lain pasti ada," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Tak Ada Negara yang Berhasil Tangani Covid-19 dengan Lockdown