Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI: Kecepatan Tes PCR Indonesia Masih di Bawah 1.000 Per Hari

Kompas.com - 23/04/2020, 10:56 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menegaskan, kecepatan pemerintah dalam pengujian spesimen Covid-19 melalui metode polymerase chain reaction (PCR) menjadi hal yang penting untuk mengendalikan laju pertumbuhan dan penyebaran virus corona di masyarakat.

Namun persoalannya, saat ini jumlah uji PCR yang telah dilakukan pemerintah masih sangat rendah.

"Kalau sekarang dengan angka 46.000 selama 50 hari saya hitung, itu berarti kecepatan testing kita sehari di bawah 1.000. Padahal, target pemerintah 10.000 per hari," kata Daeng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Gorontalo Siap Uji PCR Spesimen Covid-19 secara Mandiri

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 22 April, dari 38 laboratorium yang melaksanakan uji PCR, jumlah spesimen yang diperiksa 55.732 spesimen.

Sementara, jumlah kasus yang diperiksa spesimennya sebanyak 47.361 orang.

Di lain pihak, jumlah pasien dengan status orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan konfirmasi positif sudah di atas 200.000 orang.

Itu artinya, imbuh Daeng, masih terjadi gap yang cukup besar antara jumlah pasien dengan proses pengujian.

Untuk informasi, jumlah ODP saat ini sebanyak 193.571 orang, PDP 17.754 orang, dan konfirmasi positif 7.418 orang.

"Jadi ini penting untuk dipercepat. Kalau itu tidak dilakukan maka angka penularan itu akan lebih cepat dari pada angka yang kita periksa," ujarnya.

Semakin cepat pengujian dilaksanakan, ia menambahkan, data yang diperoleh pun akan semakin banyak.

Baca juga: 2 PDP Meninggal Dunia di Gorontalo Hasil Swab Belum Keluar

Dengan demikian, pemerintah bisa memperoleh informasi, mana pasien yang harus mendapatkan perawatan isolasi di rumah sakit, mana yang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah.

Selain itu, pemerintah juga bisa memperoleh gambaran sebaran yang lebih baik untuk melakukan kontak tracing yang lebih agresif.

"Kalau tidak ada data testing yang luas dan cepat, maka tracing kita juga tidak agresif. Isolasi kita juga tidak kita lakukan besar-besaran untuk menangani kasus ini," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com