Ini Alasan Jokowi Tak Larang Mudik Sejak Awal Tanggap Darurat Covid-19

Kompas.com - 23/04/2020, 09:35 WIB
Ilustrasi Mudik KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGIlustrasi Mudik
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah tidak melarang warga mudik sejak awal masa tanggap darurat Covid-19 karena tak ingin menimbulkan kepanikan.

Ia khawatir jika warga panik nantinya mereka akan berbondong-bondong berdatangan ke terminal, stasiun, dan bandara begitu larangan mudik dikeluarkan sejak awal.

Menurut Jokowi, hal itu akan menimbulkan penumpukan manusia yang bakal menjadi medium penularan Covid-19.

"Sehingga jangan sampai menimbulkan shock dan justru menimbulkan masalah baru. Ramai-ramai nanti begitu didadak nanti ramai-ramai semua ke stasiun, ramai-ramai ke bandara, ramai-ramai ke terminal," ujar Jokowi saat diwawancarai di program "Mata Najwa" yang tayang Rabu (22/4/2020).

"Yang terjadi adalah penumpukan di suatu tempat itu yang justru tidak menyelesaikan masalah, memunculkan masalah baru. Penularan yang lebih menyebar," kata dia.

Baca juga: Mendagri Ungkap Alasan Pemerintah Baru Putuskan Larangan Mudik

Karena itu, lanjut Jokowi, pemerintah memberlakukan pelarangan mudik secara bertahap.

Tahapan pertama ialah melarang aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, personel TNI-Polri untuk mudik saat Lebaran.

Berikutnya baru pemerintah melarang seluruh masyarakat di zona merah Covid-19 mudik ke kampung halaman agar tak menularkan virus corona ke masyarakat desa.

"Sejak awal sudah saya sampaikan pada para menteri bahwa suatu saat pasti akan saya larang," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi akhirnya melarang seluruh warga mudik ke kampung halaman. Warga yang dilarang mudik ialah mereka yang berasal dari daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta daerah zona merah Covid-19 lainnya.

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik, Korlantas Dirikan 59 Pos Pemeriksaan

Larangan tersebut berlaku mulai 24 April. Adapun sanksi akan diberlakukan pada 7 Mei bagi mereka yang bersikeras untuk mudik.

Mulanya, Jokowi hanya melarang para ASN, pegawai BUMN, dan personel TNI-Polri untuk mudik Lebaran. Pemerintah lantas mengiming-imingi perantau yang tak mudik dengan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan bantuan langsung tunai.

Rupanya, tak semua masyarakat menggubris iming-iming pemerintah berupa bansos dan bantuan langsung tunai tersebut.

Jokowi beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik. Dari data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik.

Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.

"Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," ujar Jokowi.

Baca juga: 25 Persen Kasus Positif Corona di NTB karena Transmisi Lokal



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Nasional
'Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi...'

"Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi..."

Nasional
Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Fadjroel: Presiden Jokowi Tegas soal Pemerintahan Antikorupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Fadjroel: Presiden Jokowi Tegas soal Pemerintahan Antikorupsi

Nasional
UPDATE: Bertambah 13.695, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.037.993

UPDATE: Bertambah 13.695, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.037.993

Nasional
Fraksi PKB Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Pemerintah Harus Fokus ke Pandemi

Fraksi PKB Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Pemerintah Harus Fokus ke Pandemi

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun Pertama Kali sejak 2008, Laode: Jangan Kita Anggap Biasa Saja

Indeks Persepsi Korupsi Turun Pertama Kali sejak 2008, Laode: Jangan Kita Anggap Biasa Saja

Nasional
Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Nasional
 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Nasional
BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Nasional
Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Nasional
Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Nasional
IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X