Kejagung Perpanjang Masa Bekerja dari Rumah hingga 13 Mei 2020

Kompas.com - 23/04/2020, 07:22 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung memperpanjang masa work from home atau bekerja dari rumah sebagai imbas wabah Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2020 tertanggal 21 April 2020.

“Mengubah waktu pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau WFH dengan memperpanjang masa pelaksanaannya sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Rabu (23/4/2020).

Sebelumnya, masa WFH bagi pegawai Kejagung ditetapkan hingga 21 April 2020.

Baca juga: ASN di Wilayah PSBB Diperbolehkan Bekerja dari Rumah

Melalui surat edaran tersebut, para pegawai Kejagung juga diminta menggunakan aplikasi “Peduli Lindungi” di smartphone.

Aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tersebut dapat mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif Covid-19 atau PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan).

Pegawai yang bekerja dari rumah hanya diperbolehkan keluar dari kediamannya untuk kebutuhan mendesak.

“Bagi pegawai yang dimungkinkan bekerja dari rumah harus tetap berada di tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam kondisi mendesak untuk keperluan memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada atasan masing-masing,” tutur Hari.

Baca juga: Depok Kecualikan 11 Sektor Swasta dari Kewajiban Bekerja dari Rumah

Sementara itu, sejumlah pejabat struktural yang tetap diwajibkan ke kantor yaitu pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan Kejaksaan Agung.

Pejabat eselon I misalnya wakil jaksa agung, para jaksa agung muda, dan kepala badan diklat. Pejabat eselon II misalnya inspektur, direktur, kepala biro, dan kepala pusat di Kejagung.

Kemudian, pejabat eselon II, III, dan IV di tingkat Kejaksaan Tinggi. Terakhir, pejabat eselon III, IV, dan V di Kejaksaan Negeri.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X