Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKB Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Tekan Urbanisasi

Kompas.com - 23/04/2020, 06:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menilai pandemi corona menjadi momentum bagi pemerintah untuk menekan laju urbanisasi.

Sebabnya, di masa pandemi, semakin banyak perantau kembali ke desa karena kehilangan pekerjaan di kota akibat berbagai kebijakan pembatasan sosial di kala pandemi.

"Ini momentum penting untuk menekan arus urbanisasi warga ke kota. Mereka menetap di Desa, kembali membangun Desa", kata Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB itu melalui keterangan tertulis, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Di Tengah Covid-19, Presiden Tanzania Minta Rakyat Berdoa pada Tuhan

Karenanya, ia meminta pemerintah memetakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan desa sehingga tepat dalam melakukan intervensi program di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan usaha mikro lainnya.

Ia pun mendorong pemerintah menciptakan keterampilan yang sesuai dengan kelompok masyarakat yang melakukan ruralisasi.

Dengan demikian anak muda di desa dapat beradaptasi dengan dunia baru dan pola modernisasi sesuai bidang kerjanya.

"Modernisasi desa tak bisa ditawar-tawar lagi. Dibutuhkan pengembangan program pembangunan daerah dengan kegiatan dan pendekatan baru," papar Marwan.

Kemudian, Marwan juga mendorong peningkatan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan lainnya melalui intensifikasi ataupun ekstensifikasi dengan didukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Karena itu, ia meminta pemerintah menyediakan jaringan transportasi dan komunikasi antardaerah untuk pengembangan kegiatan sentra industri kecil dan sedang di pedesaan.

"Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan keberanian pemerintah untuk mengendalikan harga yang berpihak dan menguntungkan masyarakat, lanjit dia.

Selain itu, Marwan juga meminta pemerintah memberi stimulus bagi masyarakat petani dan nelayan di tengah wabah corona.

Pasalnya, menurut dia, kedua kelompok inilah yang belum memperoleh kesejahteraan layak, lantaran menurunnya nilai tukar petani (NTP).

Baca juga: Depok Catat Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam Sehari pada Rabu Kemarin

Mereka juga dirugikan fluktuasi harga hasil pertanian dan nelayan yang mengakibatkan tidak dapat beraktivitas normal saat pandemi.

"Pemerintah perlu menyiapkan bantuan stimulus khusus bagi kelompok petani dan nelayan agar mereka mempunyai modal lagi pasca pandemi Covid-19 berlalu," kata dia.

"Jika masyarakat Desa yang mayoritas petani, pekebun, peternak, nelayan dan sektor industri kecil itu sejahtera, maka jadi pemantik bagi masyarakat pelaku program ruralisasi itu sendiri," lanjut Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com