Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jawab Kritik soal Kartu Prakerja

Kompas.com - 22/04/2020, 22:03 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah kritik terkait implementasi program Kartu Prakerja.

Jokowi menjelaskan, sejak akhir tahun lalu, program Kartu Prakerja memang disiapkan untuk pelatihan bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan.

Baca juga: Dana Pelatihan Kartu Prakerja Diusulkan jadi BLT, Ini Kata Menko Airlangga

Pelatihan yang disiapkan semula berbentuk pelatihan langsung, seperti untuk teknisi coding, programmer, barista dan chef.

Namun, pemerintah mengubah skema program ini karena munculnya wabah virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.

"Ada kondisi yang berbeda, sehingga dalam waktu 1,5 bulan desainnya diubah total. Diubah ke online dalam waktu sangat cepat," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Najwa Shihab, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

 

Jokowi mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, pelatihan yang digelar secara offline tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Oleh karena itu pelatihan online yang disediakan sejumlah perusahaan startup menjadi pilihan.

Selain mengubah skema pelatihan, pemerintah juga menambah anggaran Kartu Prakerja sehingga bantuan tunai yang diterima masyarakat menjadi lebih besar.

Dari dana sebesar Rp 3.550.000 yang diterima pemegang kartu, hanya Rp 1 juta yang digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan secara bertahap usai pelatihan dilakukan.

"Ini bukan murni pelatihan, tapi semi bansos. Peserta akan mendapat Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan," kata Jokowi.

Baca juga: PKS Usulkan Dana Pelatihan di Kartu Prakerja Diubah Menjadi BLT

 

Oleh karena itu, Jokowi menilai Rp 1 juta untuk dana pelatihan tak perlu dipersoalkan karena dana tunai yang diterima peserta jauh lebih besar.

Jokowi menilai dana tunai itu akan sangat dirasakan manfaatnya bagi pemegang kartu. Khususnya bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan Covid-19. 

"Hampir 80-90 persen yang mendaftar itu adalah korban PHK," kata dia.

Jokowi dalam kesempatan itu juga menjawab soal perusahaan startup yang terpilih sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Baca juga: Co-Founder Ruangguru Bantah Perusahaannya Disebut Titipan di Kartu Prakerja

 

Salah satu perusahan yang menjadi mitra adalah Ruangguru, yang didirikan dan dipimpin oleh Staf Khusus Presiden Adamas Belva Delvara.

Setelah polemik terkait dugaan konflik kepentingan ini mencuat, Belva akhirnya mundur dari posisi staf khusus.

Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa program Kartu Prakerja ini sejak awal terbuka bagi semua perusahaan yang hendak bekerjasama. Masyarakat pun bisa bebas memilih pelatihan online yang telah tersedia.

Baca juga: Mundurnya Belva dan Pilihan untuk Stafsus Milenial Lainnya...

"Misalnya ada perusahaan A yang ikut program ini, belum tentu dipilih oleh pengguna Prakerja," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com