Survei Kedaikopi: 94,8 Persen Tak Mudik Karena 'Kantong Kering'

Kompas.com - 22/04/2020, 19:11 WIB
Ilustrasi mudik bersama keluarga SHUTTERSTOCKIlustrasi mudik bersama keluarga

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang digelar Kedaikopi menunjukkan, sebagian besar masyarakat memilih tidak mudik ke kampung halaman lantaran mengalami 'kantong kering' alias kondisi keuangan menurun.

"94,8 persen publik (responden) Jabodetabek mengatakan tidak akan mudik karena alasan keuangan yang memburuk," kata Direktur Eksekutif Kedaikopi Kunto Adi Wibowo saat memaparkan hasil survei Kedaikopi di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Survei tersebut melibatkan 405 responden yang berdomisili di Jabodetabek.

Baca juga: Anies: Tradisi Mudik Ditahan Dulu karena Potensi Penularan Covid-19 Amat Besar

Survei yang dilakukan dengan sambungan telepon terhadap responden tersebut digelar pada 14 hingga 19 April 2020.

Selain itu, 2,2 persen responden lainnya menyatakan tetap ingin mudik.

Sementara, 3 persen sisanya menyatakan ragu-ragu.

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran Dinilai Bakal Turunkan Pertumbuhan Ekonomi, tetapi Diperlukan

Survei juga menunjukkan, dari seluruh responden, 60,7 persennya menyatakan, pendapatan mereka turun setelah pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Adi menjelaskan, sebanyak 49,5 persen dari responden merupakan warga pendatang yang mencari penghidupan di Jabodetabek.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 41,5 persen menyatakan tidak ingin mudik.

"Hanya 29 persen responden pendatang yang menyatakan ingin mudik," ujar Adi.

Baca juga: Pemkot Depok Masih Tunggu Arahan Resmi Pemerintah Pusat soal Larangan Mudik

Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Nasional
Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Nasional
Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Nasional
KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X