KILAS

Soal Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Pantau Penerapannya di Lapangan

Kompas.com - 22/04/2020, 18:41 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Jaka/ManAnggota Komisi V DPR RI Irwan

KOMPAS.com – Anggota Komisi V DPR RI Irwan meminta pemerintah pusat harus terus memantau penerapan keputusan larangan mudik yang diumumkan Selasa (21/4/2020) agar berjalan efektif.

“Kebijakan Presiden Jokowi harus ditindaklanjuti sampai ke jajaran pemerintahan di tingkat bawah,” ujar Irwan dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2020).

Ia melanjutkan, jajaran kementerian terkait harus benar-benar mengontrol kebijakan presiden tersebut.

“Khususnya, dalam hal ini, Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Perhubungan Ad Interim,” sambung politikus Partai Demokrat itu.

Baca juga: Tanggulangi Wabah Virus Corona, Satgas Covid-19 DPR Lakukan 3 Aksi Nyata

Dirinya pun berharap perintah larangan mudik itu dijalankan secara konsisten dan ditindaklanjuti jajaran pemerintah di daerah.

Menurut Irwan, apabila keputusan itu diterapkan dengan baik, maka dampaknya akan besar dalam upaya memutus rantai penularan coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk benar-benar mengawasi penerapan larangan mudik di lapangan, khususnya akses transportasi darat, laut, dan udara.

"Kalau sudah pelarangan mudik, maka akses darat, laut, dan udara di luar angkutan logistik dan yang dikecualikan lainnya, ya harus ditutup dari Jakarta," imbuh dia.

Baca juga: Atasi Dampak Covid-19, DPR Siap Gelar Webinar dengan Parlemen Sejumlah Negara

Sebelumnya, legislator daerah pemilihan Kalimantan Timur itu mengapresiasi keputusan pelarangan mudik dari Presiden Joko Widodo untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X