Dana Pelatihan Kartu Prakerja Diusulkan jadi BLT, Ini Kata Menko Airlangga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menolak usul sejumlah pihak untuk mengalihkan dana pelatihan di Kartu Prakerja menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Airlangga beralasan, pemerintah juga sudah menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar untuk program yang bersifat bantuan langsung.

"Kita sudah punya banyak BLT. Dan dalam BLT itu ada paketnya Rp 105 triliun," kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Catatan Komnas HAM, Kartu Prakerja Tak Seusai kebutuhan Pekerja

Airlangga menyebut anggaran Rp 105 triliun itu sudah disalurkan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu lewat berbagai program seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan non Tunai, hingga berbagai program padat karya yang dilaksanakan sejumlah kementerian.

Bahkan, dalam program Kartu Prakerja juga terdapat bantuan langsung. Dari dana sebesar Rp 3.550.000 yang diterima pemegang kartu, hanya Rp 1 juta yang digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan kepada secara bertahap usai pelatihan selesai dilakukan.

"Ini jadi jaring pengaman sosial bagi korban PHK yang dipecat akibat pandemi covid-19," kata dia.

Airlangga juga menegaskan bahwa program pelatihan dalam Kartu Prakerja tetap penting dilakukan.

Dengan program pelatihan online yang disediakan sejumlah perusahaan startup itu, Airlangga berharap masyarakat bisa mendapat pekerjaan setelah pandemi Covid-19 berakhir nanti.

"Jadi setelah recovery, nanti para pekerja mendapat skill tambahan," kata dia.

Airlangga juga menambahkan bahwa nantinya pelatihan tak hanya akan dilakukan secara online. Setelah pandemi Covid-19 berakhir, pelatihan offline juga akan dilakukan.

Sebelumnya, pelatihan dalam program Kartu Prakerja menuai kritik dari berbagai pihak.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai upaya pemerintah memberikan kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat ini, mengingat korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan-pelatihan berbayar yang mirip konten gratisan di YouTube.

“Bukan pelatihan secara online yang dibutuhkan, tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Baca juga: Perjalanan Belva sebagai Stafsus Milenial hingga Kejanggalan Kartu Prakerja...

Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta, juga mengimbau pemerintah untuk realistis mengalokasikan dana Rp 5,6 triliun sebagai bantuan untuk korban PHK.

Menurutnya dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih menghalau kegundahan masyarakat korban PHK.

“Di masa pandemi sekarang ini, semua serba sulit, PHK dimana-mana, ekonomi berhenti. Bagi-bagi uang tunai kepada rakyat seperti ini, mungkin bisa mengurangi ketegangan sosial,” kata Sukamta.