Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/04/2020, 14:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jasa Marga Regional Jabodetabek-Jabar akan mendirikan check point atau pos pemeriksaan pada tiga titik jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Pendirian check point ini menyusul pemerintah yang menerapkan larangan mudik Lebaran 2020.

"Pagi ini kebetulan dilakukan survei yang langsung dipimpin oleh Dirlantas Polri terhadap titik-titik yang direncanakan sebagai lokasi check point," ujar Kepala Divisi Jasa Marga Regional Jabodetabek-Jabar Reza Febriano dalam acara diskusi, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Wakil Wali Kota Tangael Imbau RT dan RW Sosialisasi Larangan Mudik ke Warga

Melalui survei lapangan itu, akan ditentukan di mana tepatnya pos pemeriksaan didirikan.

"Di arah barat itu yang di pos Jakarta-Tengerang. Lalu di Wilayah Selatan itu di Jagorawi. Kemudian nanti ada di arah timur," papar Reza.

Jasa Marga sendiri masih menanti survei pihak kepolisian soal pendirian tiga check point.

Saat ini sendiri, Jasa Marga mencatat, terjadi penurunan volume kendaraan yang melintasi jalan tol yang dikelola Jasa Marga.

Baca juga: Imbas Larangan Mudik, Tol Layang Jakarta-Cikampek Ditutup

Penurunan volume tersebut terjadi cukup signifikan terhitung sejak 16 Maret 2020 hingga 22 Maret 2020.

"Penurunan di gerbang utama kami wilayah barat, selatan, maupun timur. Di gerbang Cikampek Utama terjadi penurunan sekitar 12 persen, gerbang tol Cikupa penurunan 14 persen dan gerbang tol Ciawi II menurun 12 persen, " kata Reza.

Sementara itu, penurunan arus lalu lintas sejak 16 Maret 2020 hingga April 2020 tercatat jauh lebih besar.

Untuk gerbang tol utama yang membatasi wilayah Jabodetabek ke arah timur terjadi penurunan traffic sebesar 27 persen.

Baca juga: Menteri Agama Minta Masyarakat Tak Mudik Tahun Ini, Lebih Banyak Mudaratnya

"Di Cikampek Utama berkurang 27 persen. Kemudian di Cikupa minus 26 persen dan di gerbang tol Ciawi II minus 35 persen," ungkap Reza.

Sebelumnya, Reza memastikan tidak ada penutupan jalan tol meski pemerintah telah melarang mudik Lebaran.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan arahan pemerintah untuk tidak menutup jalan tol.

"Bahwa arahan pemerintah tidak ada penutupan jalan tol. Yang ada adalah pembatasan," ujar Reza.

Jasa Marga saat ini masih menanti regulasi resmi dari pemerintah soal itu. Ia menuturkan, regulasi rencananya segera diterbitkan Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Mudik Dilarang, Jasa Marga Lakukan Skenario Pembatasan Kendaraan di Tol

Sementara itu, terkait persiapan teknis pelaksanaan operasional jalan tol pasca-kebijakan itu, Jasa Marga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak.

"Kami siap melakukan kebijakan pemerintah. Secara teknis kami koordinasi dengan Kemenhub, Korlantas Polri juga Polda Metro Jaya," tambah Reza.

Diberitakan, pemerintah akan melarang aktivitas mudik demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas lewat konferensi video, Selasa (21/4/2020).

Baca juga: Larangan Mudik 2020, antara Cegah Virus Corona dan Dampak Ekonomi

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.

Dalam rapat sebelumnya, pemerintah diketahui belum melarang mudik dan hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman.

Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN.

Baca juga: Waspada Mudik Colongan Pakai Kendaraan Pribadi

Namun, Kepala Negara menyebutkan, berdasarkan survei, masih ada 24 persen masyarakat yang bersikeras akan mudik.

"Artinya, masih ada angka yang sangat besar," kata dia.

Dengan demikian, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas agar masyarakat tak mudik serta penyebaran virus corona di Indonesia dapat dicegah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Nasional
Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Nasional
Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Nasional
Kaesang Berniat 'Nyalon' Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Kaesang Berniat "Nyalon" Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Nasional
Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.