Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Ramadhan, Polri Bentuk Satgas Begal dan Preman

Kompas.com - 22/04/2020, 07:13 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri membentuk satuan tugas (satgas) untuk menindak komplotan begal jelang bulan Ramadhan.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono melalui siaran langsung di akun instagram, Selasa (21/4/2020)

“Kepolisian membentuk Satgas Begal dan Preman,” kata Argo.

Mantan kabid humas Polda Metro Jaya ini menuturkan, satgas tersebut dibentuk di masing-masing polda dan dipimpin direktur reserse kriminal umum.

Baca juga: Mudik Dilarang, Wakil Wali Kota Tansel Minta Warga Manfaatkan Video Call Saat Lebaran

Selain itu, Polri juga mengerahkan Satgas Pangan yang bertugas memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok.

“Satgas Pangan nanti akan mengecek daripada harga, apakah tinggi atau melambung atau apakah ada penimbunan dari bahan-bahan pokok itu,” tutur Argo.

Sementara itu, terkait larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah, Polri mempercepat pelaksanaan Operasi Ketupat 2020.

“Untuk pelaksanaan operasi terpusat ini (Ops Ketupat) yang biasanya dilaksanakan h-7 sampai h+7, kita ajukan mulai nanti hari pertama atau awal Ramadhan. Kita laksanakan sampai h+7,” ucap dia.

Berdasarkan rancangan sementara, Polri akan mendirikan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu, yang total berjumlah 2.582 pos.

Argo menuturkan, terdapat 1.752 pos pengamanan dengan tujuan menjaga situasi keamanan dan ketertiban berlalu lintas.

Kemudian, terdapat pos pelayanan di 745 titik dan sisanya merupakan pos terpadu.

Argo pun menegaskan, tidak ada penutupan ruas jalan selama larangan mudik tersebut sehingga distribusi logistik dapat tetap berjalan.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Baru Umumkan Larangan Mudik Lebaran

“Di dalam kegiatan dilarang mudik ini, tidak ada penutupan jalan tol dan tidak ada penutupan jalan arteri,” tuturnya.

Pelaksanaan Operasi Ketupat tersebut sedang disusun secara lebih rinci oleh Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen Herry Rudolf Nahak.

Sementara itu, menurut Argo, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri juga sedang menyusun titik checkpoint untuk mengawasi masyarakat yang nekat mudik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com