Kompas.com - 21/04/2020, 21:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan aturan lanjutan terkait pelarangan mudik selama pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Luhut dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR secara virtual, Selasa (21/4/2020).

"Soal mudik sudah disampaikan Pak Presiden tadi, peraturannya lagi kita siapkan mungkin dalam beberapa hari ke depan keluar," kata Luhut.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tetapkan Larangan Mudik untuk Seluruh Masyarakat

Luhut mengatakan, sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan pelarangan mudik, pemerintah sudah menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada sejumlah kepala daerah.

"Sosialisasinya melalui rapat dengan para gubernur saya video call dengan Anies (Gubernur DKI Jakarta), Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogja, Jatim dan Lampung," ujar Luhut

"Kita koordinasikan dulu semua, baru kemudian kita ambil langkah-langkah itu. Jadi kalau ada yang bilang tidak koordinasi ya kita mengertilah koordinasi," tutur dia.

Lebih lanjut, Luhut kembali menegaskan, pelarangan mudik akan diberlakukan pada 24 April 2020 dan akan diperketat pada 7 Mei 2020.

"Pelarangan mudik juga sama berlaku tanggal 24 (April). Tapi kita mulai ketat setelah tanggal 7 (Mei) kenapa, karena masih ada persiapan lagi ke arah situ, jadi misal dalam konteks tindakan hukum atau sanksi yang diberikan apabila dia melanggar," pungkasnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Denda Warga yang Nekat Mudik

Sebelumnya diberitakan, pemerintah melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Hal itu ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Selasa (21/4/2020).

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.

Baca juga: Luhut Ibaratkan Keputusan Larangan Mudik Seperti Operasi Militer

Dalam rapat sebelumnya, pemerintah diketahui belum melarang mudik dan hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman.

Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN.

Namun, Kepala Negara menyebutkan, berdasarkan survei, masih ada 24 persen masyarakat yang bersikeras akan mudik.

"Artinya, masih ada angka yang sangat besar," kata dia.

Dengan demikian, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas agar masyarakat tidak mudik sehingga penyebaran virus corona di Indonesia dapat dicegah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Dorong 'Minimum Essential Force' Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Puan Dorong "Minimum Essential Force" Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Nasional
Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Nasional
Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Nasional
Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Nasional
Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Nasional
Tim DVI Indonesia Identifikasi 146 Jenazah Korban Gempa Cianjur

Tim DVI Indonesia Identifikasi 146 Jenazah Korban Gempa Cianjur

Nasional
Pengacara Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Pengacara Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Nasional
Kapolri Berharap 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang Segera Ditemukan

Kapolri Berharap 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang Segera Ditemukan

Nasional
Chuck Putranto Dibentak Sambo Ketika Tanya CCTV: Sudah Rusak, Enggak Usah Ditanya Lagi!

Chuck Putranto Dibentak Sambo Ketika Tanya CCTV: Sudah Rusak, Enggak Usah Ditanya Lagi!

Nasional
Perintah Sambo ke Eks Wakaden Paminal soal Rekaman CCTV yang Perlihatkan Brigadir J: Musnahkan Itu!

Perintah Sambo ke Eks Wakaden Paminal soal Rekaman CCTV yang Perlihatkan Brigadir J: Musnahkan Itu!

Nasional
PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

Nasional
MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Nasional
Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.