Yenny Wahid: Adik-adik Staf Khusus Milenial Harus Ada yang Bimbing

Kompas.com - 20/04/2020, 20:06 WIB
Yenny Wahid, putri kedua eks Presiden RI Abdurrahman Wahid di FISIP Universitas Indonesia, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANYenny Wahid, putri kedua eks Presiden RI Abdurrahman Wahid di FISIP Universitas Indonesia, Senin (17/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis yang juga putri presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid menilai, staf khusus milenial Presiden Joko Widodo harus mendapat bimbingan dari pejabat publik di Istana yang sudah lebih senior.

Hal ini untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh para staf khusus selama bertugas.

Yenny merespons penilaian publik mengenai dugaan konflik kepentingan Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Devara.

Baca juga: Yenny Wahid: Staf Khusus Presiden Harus Bebas dari Konflik Kepentingan

Belva dinilai melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan lantaran perusahaan yang ia pimpin, Skill Academy by Ruang Guru, menjadi salah satu mitra program Kartu Prakerja.

"Kepada adik-adik staf khusus, ini kan mereka masih muda-muda, memang harus ada mentor yang membimbing mereka secara khusus," kata Yenny kepada Kompas.com, Senin (20/4/2020).

"Agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan karena ketidakmengertian porsi yang mereka emban sekarang dengan peran yang mereka lakukan dahulu di bidang bisnis," ucap dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yenny mengatakan, menjadi staf khusus presiden secara otomatis menuntut mereka untuk berjarak dari berbagai macam proyek pemerintah.

Hal ini demi menghindari terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

"Semua hal yang bisa berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta konflik kepentingan harus dihindari oleh pejabat publik. Apa pun posisinya," ujar dia.

Baca juga: Sandiaga Uno: Niat Staf Khusus Milenial Pak Jokowi Baik, tetapi...

Yenny mengatakan, ketika perusahaan milik pejabat publik terlibat proyek pemerintah, wajar jika masyarakat menduga terjadi konflik kepentingan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X