Omnibus Law Cipta Kerja Dibahas di Tengah Covid-19, PPP: Fungsi Legislasi DPR Tak Ganggu Tugas Lain

Kompas.com - 20/04/2020, 18:51 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi (berkacamata) dan jajaran pengurus PPP lain usai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi (berkacamata) dan jajaran pengurus PPP lain usai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PPP merupakan salah satu fraksi yang tak menolak pembahasan draf omnibus law RUU Cipta Kerja antara DPR dan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

Sekretaris Fraksi PPP yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Badan Legislasi, Achmad Baidowi, menegaskan fungsi legislasi DPR tidak boleh terganggu meski situasi Tanah Air saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19.

"DPR itu fungsinya ada tiga, legislasi, anggaran, dan pengawasan," kata Baidowi atau Awi, saat dihubungi wartawan, Senin (20/4/2020).

"Tugas legislasi tidak mengganggu tugas-tugas lainnya," kata dia. 

Baca juga: Serikat Buruh Minta Pemerintah Tarik Draf RUU Cipta Kerja

Ia mengatakan, DPR sudah membagi-bagi tugas terkait penanganan Covid-19, misalnya, kata Awi, DPR membentuk Tim Pengawas Penanganan Covid-19 dan Satgas Lawan Covid-19.

Tim Pengawas Penanganan Covid-19 merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Satgas Lawan Covid-19 adalah inisiatif pribadi anggota dewan untuk membantu mendistribusikan bantuan ke daerah.

"Terkait penangangan Covid-19, DPR sdh membentuk tim pengawasan penanganan bencana. Juga membentuk satgas," ujar Awi.

Selain itu, menurut dia, tiap-tiap komisi di DPR juga membentuk panitia kerja (panja) sebagai upaya pengawasan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah.

Baca juga: Tanpa Fraksi PKS, Ini Nama Anggota Panja Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Oleh karena itu, Awi mengatakan, tak ada alasan bagi DPR menunda atau meniadakan fungsi legislasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa ke Lapas Cibinong

Nasional
Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Nasional
Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Nasional
Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Nasional
Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Nasional
Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Nasional
Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Nasional
Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X