Larangan Mudik Cegah Penyebaran Covid-19 Butuh Disertai Jaminan Hidup dari Pemerintah

Kompas.com - 20/04/2020, 16:46 WIB
Warga melintas di depan spanduk bertuliskan stop mudik di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (8/4/2020). Polresta Kediri mengimbau masyarakat untuk tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/aww. ANTARA FOTO/Prasetia FauzaniWarga melintas di depan spanduk bertuliskan stop mudik di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (8/4/2020). Polresta Kediri mengimbau masyarakat untuk tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaminan dari pemerintah kepada masyarakat dibutuhkan agar penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam mencegah penyebaran Covid-19 efektif dilakukan.

Termasuk imbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik dari lokasi tempat tinggal saat ini ke kampung halaman.

"Melarang sesuatu harus dengan jaminan. Misalnya tidak boleh mudik, oke, selama tidak mudik harusnya pemerintah menjamin," kata Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan kepada Kompas.com, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Sore Ini, Kemenhub akan Usulkan Pelarangan Mudik ke Luhut

Jaminan tersebut misalnya, masyarakat yang terimbas tetap bisa hidup secara layak meski tidak pulang kampung.

Jika hanya sebatas imbauan larangan mudik tanpa adanya jaminan, maka tak mengherankan apabila arus mudik sudah berlangsung dari sekarang.

"Tidak cukup melarang-larang tapi tidak ada jaminan untuk kehidupan masyarakat, pasti akan banyak dilanggar," kata dia.

Baca juga: Bila Larangan Mudik Lebaran Diterapkan, Jalan Tol Akan Ditutup

Menurut Cecep, PSBB merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 tidak akan berhasil apabila semua pihak tidak menaati apa yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian, kata dia, penting bagi seluruh komponen baik pemerintah dan warga negara untuk menaati aturan-aturan tersebut.

"Sebaik apapun kebijakan kalau tidak diikuti oleh komponen didalamnya sulit sehingga agar efektif rumusnya adalah bagaimana seluruh elemen termasuk pemerintah dan warga negara sama-sama menaati aturan itu, disiplin," kata dia.

Baca juga: Kemenhub Isyaratkan Bakal Larang Mudik Lebaran

Dilansir dari KOMPAS TV, sejumlah kepala daerah meminta warga perantau tidak mudik selama pandemi virus Corona.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X