Kompas.com - 20/04/2020, 14:32 WIB
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comIlustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) akan dipangkas sepanjang bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

Bila sebelumnya jam kerja ASN berlaku mulai dari pukul 08.00 hingga 16.00, selama bulan Ramadhan mereka akan bekerja hingga pukul 15.00.

Ketentuan itu diatur di dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Baca juga: Diperpanjang, ASN Kerja dari Rumah Kini sampai 13 Mei

Ketentuan baru ini tak hanya berlaku bagi ASN yang masih kerja di kantor, tetapi juga mereka yang bekerja di rumah selama pandemi Covid-19.

"Jumlah jam kerja efektif bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bula Ramadhan 1441 Hijriah minimal 32,5 jam per minggu," demikian bunyi poin ketiga SE yang ditandatangani Menpan RB Tjahjo Kumolo pada 20 April itu.

Secara rinci, untuk instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja yang berlaku dari Senin-Kamis yaitu 08.00-15.00, dengan waktu istirahat yakni 12.00-12.30.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Layanan Publik Tetap Buka, Begini Panduan ASN yang Dinas di Wilayah PSBB

Sementara, untuk hari Jumat, jam kerja berlangsung antara 08.00-15.30, dengan waktu istirahat antar 11.30 hingga 12.30.

Adapun bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, jam kerja yang berlaku untuk Senin-Kamis dan Sabtu yaitu 08.00-14, dengan waktu istirahat yakni 12.00-12.30.

Sementara, untuk hari Jumat, jam kerja berlangsung antara 08.00-14.30, dengan waktu istirahat yaitu 11.30-12.30.

Baca juga: ASN di Wilayah PSBB Diperbolehkan Bekerja dari Rumah

Dalam SE itu, Kemenpan meminta agar setiap pimpinan instansi pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menpan RB.

"Pelaksanaan tugas kedinasan ASN pada masa kedaruratan masyarakat Covid-19 agar memperhatikan SE Menpan RB Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di rumah bagi ASN terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah," tutup SE itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Nasional
LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Nasional
Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Nasional
Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Nasional
Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Nasional
Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.