PSBB di Jakarta, BMKG Alihkan Operasional Layanan Informasi ke Wilayah III Denpasar

Kompas.com - 20/04/2020, 14:03 WIB
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati saat konferensi pers, di Gedung BMKG, Jakarta Pusat, Senin (24/12/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati saat konferensi pers, di Gedung BMKG, Jakarta Pusat, Senin (24/12/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, saat ini layanan operasi diambil alih BMKG Wilayah III Denpasar, Bali.

Dwikorita menjelaskan pemindahan layanan operasional ini disebabkan penerapan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di DKI Jakarta.

"Sebelumnya, skenario pertama operasional layanan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika tetap dijalankan di pusat di Jakarta. Namun dengan adanya PSBB, maka diambil alih oleh Denpasar," kata Dwikorita dalam rapat virtual dengan Komisi V DPR, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Polisi Klaim Pengendara yang Langgar Ketentuan PSBB di Depok Menurun

Ia mengatakan, ketetapan regulasi ini sesuai dengan instruksi Deputi Geofisika BMKG tentang penugasan dalam kondisi darurat ini.

Layanan informasi, khususnya tentang peringatan dini tsunami, juga dipindahkan ke BMKG Wilayah III Denpasar.

"Jadi saat ini dengan adanya PSBB di DKI mulai 10 April, operasional peringatan dini, tsunami terutama, diambil alih oleh Denpasar. Skenario kedua itu dijalankan dengan instruksi Deputi Geofisika menindaklanjuti hasil rapat pimpinan," ujar Dwikorita.

Selain itu, andai Bali juga menerapkan PSBB, BMKG telah menyiapkan skenario ketiga.

Dwikota mengatakan BMKG berencana menerapkan pengendalian sistem otomatis dengan tetap berada di bawah kendali deputi-deputi terkait.

"Kami masih menyiapkan satu skenario lagi semoga tidak terjadi. Yaitu, baik Jakarta maupun Denpasar terkena PSBB, berarti operasional oleh manusia itu menjadi terkendala," ucapnya.

"Skenario ketiga sistem dikendalikan secara otomatis. Jadi nanti di bawah pengawasan kepala deputi dan kapus terkait," lanjut Dwikorita.

Baca juga: Kantor dan Pabrik Selain Sektor Strategis yang Buka saat PSBB Terancam Pidana

Demi terjaminnya kelancaran berbagai skenario ini, Dwikorita mengatakan BMKG telah melakukan persiapan sejak Februari lalu.

Ia menyebutkan kesiapan alat-alat dan sistem dicek secara rutin.

"Untuk menjaga skenario dua dan skenario tiga ini berjalan, sejak Februari kami sudah menyiapkan, pengecekan memastikan kondisi peralatan yang ada tetap dalam kondisi baik dan dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya secara maksimal," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X