ICW Sebut Pemidanaan Koruptor di 2019 Masih Lemah

Kompas.com - 19/04/2020, 23:53 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai pemidanaan narapidana koruptor masih lemah. Hal itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam rilis tren vonis pengadilan tindak pidana korupsi pada 2019.

Ia mengatakan sedianya keberhasilan pemidanaan korupsi bisa dilihat dari dua hal. Pertama dari jumlah pengembalian kerugian negara yang disebabkan kasus korupsi yang terjadi.

Kedua ialah melalui berat atau ringannya vonis yang diberikan hakim.

Ia memaparkan berdasarkan temuan ICW, total kerugian negara yang disebabkan oleh kasus korupsi pada 2019 sebesar Rp 12 triliun namun jumlah uang pengganti hanya Rp 748,1 miliar.

Baca juga: Surat Stafsus Milenial Jokowi yang Dinilai Berpotensi Korupsi...

"Sangat jauh sekali perbedaanya," ujar Kurnia dalam diskusi virtual yang diselenggarakan ICW, Minggu (19/4/2020).

Ia menambahkan, hal itu menunjukkan masih minimnya penggunaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait pengembalian kerugian negara.

Selain itu, ia menilai vonis yang dijatuhkan hakim kepada para narapidana koruptor juga tergolong ringan.

Ia memaparkan, sepanjang 2019, tercatat 842 terdakwa divonis ringan dengan persentase 82,2 persen.

"Angka ini cukup meningkat sebenarnya dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 79 persen. Tahun ini lebih banyak seluruh perkara yang divonis ringan. Jumlah terdakwa yang divonis 10 tahun sembilan orang. Persentasenta hanya 0,8 persen," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X