Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PB IDI Sebut APD untuk Rumah Sakit Swasta Masih Minim

Kompas.com - 18/04/2020, 14:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut jumlah alat pelindung diri yang dimiliki rumah sakit swasta masih lebih sedikit ketimbanga APD di rumah sakit rujukan Covid-19 atau rumah sakit Pemerintah.

Padahal, rumah sakit swasta juga diminta pemerintah untuk ikut menangani pasien Covid-19.

"Rumah sakit swasta yang sebenarnya diminta pemerintah untuk menangani Covid juga itu sampai sekarang itu masih minim APD," kata Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih dalam sebuah diskusi, Sabtu (18/4/2020).

Baca juga: UI Kembangkan APD Respirator Pemurni Udara bagi Tenaga Medis

Daeng mengatakan, rumah sakit swasta yang belum memiliki APD cukup tidak hanya di daerah-daerah terpencil tetapi juga di sekitar Jakarta.

Daeng pun menyoroti sistem distribusi APD yang harus melewati beberapa tahap mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, baru dibagikan ke rumah sakit.

Menurut Daeng, ada beberapa rumah sakit yang tidak mendapat distribusi APD secara baik.

"Jadi yang kami amati dan mendapat laporan, yang mendapatkan pembagian yang baik itu rumah sakit rumah sakit rujukan dan rumah sakit pemerintah," kata Daeng.

Daeng menambahkan, beberapa rumah sakit swasta telah meminta tambahan APD tetapi jumlah tetap terbatas sehingga mesti meminta bantuan ke PB IDI.

"Kami bantu sebisa kami lakukan cuma kami sudah sampaikan ke BNPB bahwa masih banyak rumah sakit yang belum kebagian APD," kata Daeng.

Baca juga: BIN Serahkan Bantuan APD dan Alkes untuk Penanganan Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com