Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Covid-19 Bukan Cuma Isu Kesehatan, Pemerintah Diminta Perbaiki Sinergi Informasi

Kompas.com - 18/04/2020, 11:54 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki peran dan sinergi informasi antar kementerian/lembaga dalam penanganan Covid-19.

Sebab, menurut Gun Gun, wabah Covid-19 yang disebabkan penularan virus corona bukan sekadar isu kesehatan.

"Isu corona ini bukan semata isu kesehatan. Masalah ikutannya tuh banyak, misal resesi ekonomi, mungkinkah terjadi," kata Gun Gun dalam diskusi online "Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona", Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Permenhub Dinilai Jadi Bukti Pemerintah Punya Masalah Komunikasi Publik

Dia mengatakan, kementerian atau lembaga perlu menyiapkan juru bicara yang memiliki kapasitas menyampaikan narasi yang mampu membangun kepercayaan publik.

Menurut Gun Gun, menyebutkan selain isu ekonomi, isu-isu sosial turut terseret di pusaran wabah Covid-19.

Gun Gun mengatakan, saat ini peran juru bicara di kementerian atau lembaga, terutama di tingkat daerah, belum optimal.

"Misal kementerian bidang ekonomi, mestinya menyiapkan narasi. Lalu, di bidang sosial seperti apa, pendidikan atau yang di bawah Menko PMK intens memberikan informasi yang hubungannya mendiseminasikan kebijakan," ucap dia.

"Bagaimana implementasinya sekaligus mensinergikan dukungan publik," kata Gun Gun.

Baca juga: Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

Menurut dia, saat ini informasi yang disampaikan pemerintah terkesan sekadar perbaruan data Covid-19 mengenai jumlah kasus positif, sembuh, dan meninggal.

"Yang terjadi informasi dari hari ke hari adalah update hanya semata jumlah meninggal, sembuh," ujarnya.

Maka, kata Gun Gun, ada tiga hal yang mesti diperhatikan pemerintah agar penanganan Covid-19 optimal dan kepercayaan publik terbangun dengan baik.

Pertama, harus ada sinergi antarlembaga di pusat dan daerah. Ia mengatakan bahwa fungsi-fungsi komunikasi merupakan kunci membangun kepercayaan publik.

"Sinergi antarlembaga daerah juga pemerintah pusat, vertikal dan horizontal. Birokrasi tidak hanya semata kelembagaan, tapi fungsinya berperan. Peran yang harus dioptimalkan adalah komunikasi," kata Gun Gun.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Transparan Kelola Anggaran Penanganan Covid-19

Petugas kesehatan memeriksa alat kesehatan di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran itu siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/aww.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Petugas kesehatan memeriksa alat kesehatan di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran itu siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/aww.
Kedua, Gun Gun menyarankan pemerintah memperbaiki peran dan fungsi komunikasi.

Pemerintah perlu menentukan siapa saja yang memiliki kewenangan menyampaikan informasi terkait penanganan Covid-19.

"Information role mengenai siapa yang harus bicara. Saya lihat terlalu banyak paradoks yang ditimbulkan oleh mereka semua yang boleh bicara," ujarnya.

"Saya bingung tenaga ahli boleh bebas bicara di publik, bagaimana itu nomenklaturnya? Information role harus jelas. Selain misal Pak Fadjroel (jubir presiden Fadjroel Rachman), siapa lagi yang bisa berbicara di publik. Itu penting diperbaiki," ucap Gun Gun.

Baca juga: UPDATE 17 April: 5.923 Kasus Positif Covid-19, DKI Jakarta Masih Jadi Episentrum Penularan

Kemudian, dia mengatakan, komunikasi kebijakan pemerintah harus jelas dan tegas.

Gun Gun mengatakan, jika pemerintah mau segala kebijakan yang dikeluarkan terimplementasikan dengan baik, maka arahannya harus jelas.

"Kebijakan kan tentang apa yang diambil atau tidak diambil pemerintah. Ketika mengambil kebijakan, harus jelas, tegas, dan harus official, directive memberi arahan implementatif ke bawah," ucapnya.

"Harus punya fungsi kohersif. Sanksinya apa. Misal PSBB dilanggar, apa sanksinya? Selama tidk terjadi, policy pemerintah mirip imbauan yabg tidak punya daya ikat," kata Gun Gun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com