Kedua, Gun Gun menyarankan pemerintah memperbaiki peran dan fungsi komunikasi.
Pemerintah perlu menentukan siapa saja yang memiliki kewenangan menyampaikan informasi terkait penanganan Covid-19.
"Information role mengenai siapa yang harus bicara. Saya lihat terlalu banyak paradoks yang ditimbulkan oleh mereka semua yang boleh bicara," ujarnya.
"Saya bingung tenaga ahli boleh bebas bicara di publik, bagaimana itu nomenklaturnya? Information role harus jelas. Selain misal Pak Fadjroel (jubir presiden Fadjroel Rachman), siapa lagi yang bisa berbicara di publik. Itu penting diperbaiki," ucap Gun Gun.
Baca juga: UPDATE 17 April: 5.923 Kasus Positif Covid-19, DKI Jakarta Masih Jadi Episentrum Penularan
Kemudian, dia mengatakan, komunikasi kebijakan pemerintah harus jelas dan tegas.
Gun Gun mengatakan, jika pemerintah mau segala kebijakan yang dikeluarkan terimplementasikan dengan baik, maka arahannya harus jelas.
"Kebijakan kan tentang apa yang diambil atau tidak diambil pemerintah. Ketika mengambil kebijakan, harus jelas, tegas, dan harus official, directive memberi arahan implementatif ke bawah," ucapnya.
"Harus punya fungsi kohersif. Sanksinya apa. Misal PSBB dilanggar, apa sanksinya? Selama tidk terjadi, policy pemerintah mirip imbauan yabg tidak punya daya ikat," kata Gun Gun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.