Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kartu Prakerja Dinilai Bukan Solusi Tepat bagi Pekerja Informal di Tengah Pandemi

Kompas.com - 17/04/2020, 21:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai program Kartu Prakerja bukan solusi yang tepat bagi pekerja informal yang terdampak pandemi Covid-19.

Wana berpendapat, Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan lansung kepada para pekerja informal, alih-alih memberikan program Kartu Prakerja.

"Kalau memang Pemerintah ingin memberikan bantuan kepada pekerja informal yang terdampak pandemi, (Kartu) Prakerja ini bukan menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan, karena yang dibutuhkan oleh pekerja informal ini adalah bantuan langsung," kata Wana dalam sebuah diskusi yang digelar ICW, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

Wana menuturkan, program kartu prakerja bukan solusi yang tepat karena tingkat akses internet di Indonesia yang masih rendah.

Dalam data yang dirujuk Wana, terdapat 40 persen penduduk Indonesia dengan tingkat pendidikan sekolah dasar belum mengakses internet.

Program Kartu Prakerja juga dikhawatirkan tidak menjamin para pesertanya mendapat pekerjaan meskipun sudah mengikuti program tersebut.

"Kalau seandainya orang yang lulus dari Prakerja ini sudah selesai lalu akan dikirimkan ke mana? Akan disalurkan ke mana dalam kondisi pandemi ini?" ujar Wana.

Kendati demikian, Wana menegaskan program bantuan langsung bukannya tanpa cela. Menurut dia, Pemerintah harus mengintegrasikan data sebelum memberikan bantuan langsung.

"Jangan sampai data yang dimiliki Pemerintah tumpang tindih," kata Wana.

Baca juga: Materi Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Bagus di YouTube

Sebelumnya, Pemerintah telah menggulirkan Kartu Prakerja sebagai program bantuan berupa biaya untuk pengembangan kompetensi para pencari kerja, pekerja yang di-PHK, serta yang membutuhkan peningkatan kapasitas.

Program ini diharapkan efektif dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, mengaku bahwa pihaknya terpaksa menerapkan pelatihan keterampilan secara online pada pelaksanaan program Kartu Prakerja tahap awal.

Pelatihan secara online ini dinilai paling mungkin dilakukan mengingat wabah Covid-19 mengharuskan masyarakat menerapkan physical distancing.

"Memang di tahap awal ini kami terpaksa memulai dengan pelatihan online dulu untuk memitigasi risiko penularan Covid-19," kata Panji saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Panji mengatakan, setelah pandemi Covid-19 berakhir dan kebijakan physical distancing tak lagi berlaku, pelatihan keterampilan anggota Kartu Prakerja akan dilakukan secara tatap muka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com