Kompas.com - 17/04/2020, 21:09 WIB
Pengemudi ojek daring menunggu orderan di kawasan Tanah Kusir, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai 7 April 2020, pemerintah melarang transportasi daring khususnya sepeda motor untuk mengangkut penumpang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPengemudi ojek daring menunggu orderan di kawasan Tanah Kusir, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai 7 April 2020, pemerintah melarang transportasi daring khususnya sepeda motor untuk mengangkut penumpang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai program Kartu Prakerja bukan solusi yang tepat bagi pekerja informal yang terdampak pandemi Covid-19.

Wana berpendapat, Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan lansung kepada para pekerja informal, alih-alih memberikan program Kartu Prakerja.

"Kalau memang Pemerintah ingin memberikan bantuan kepada pekerja informal yang terdampak pandemi, (Kartu) Prakerja ini bukan menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan, karena yang dibutuhkan oleh pekerja informal ini adalah bantuan langsung," kata Wana dalam sebuah diskusi yang digelar ICW, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

Wana menuturkan, program kartu prakerja bukan solusi yang tepat karena tingkat akses internet di Indonesia yang masih rendah.

Dalam data yang dirujuk Wana, terdapat 40 persen penduduk Indonesia dengan tingkat pendidikan sekolah dasar belum mengakses internet.

Program Kartu Prakerja juga dikhawatirkan tidak menjamin para pesertanya mendapat pekerjaan meskipun sudah mengikuti program tersebut.

"Kalau seandainya orang yang lulus dari Prakerja ini sudah selesai lalu akan dikirimkan ke mana? Akan disalurkan ke mana dalam kondisi pandemi ini?" ujar Wana.

Kendati demikian, Wana menegaskan program bantuan langsung bukannya tanpa cela. Menurut dia, Pemerintah harus mengintegrasikan data sebelum memberikan bantuan langsung.

"Jangan sampai data yang dimiliki Pemerintah tumpang tindih," kata Wana.

Baca juga: Materi Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Bagus di YouTube

Sebelumnya, Pemerintah telah menggulirkan Kartu Prakerja sebagai program bantuan berupa biaya untuk pengembangan kompetensi para pencari kerja, pekerja yang di-PHK, serta yang membutuhkan peningkatan kapasitas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Nasional
Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Nasional
Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Nasional
Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Nasional
Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian Akibat Covid-19

Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X