Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kartu Prakerja Dinilai Bukan Solusi Tepat bagi Pekerja Informal di Tengah Pandemi

Kompas.com - 17/04/2020, 21:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai program Kartu Prakerja bukan solusi yang tepat bagi pekerja informal yang terdampak pandemi Covid-19.

Wana berpendapat, Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan lansung kepada para pekerja informal, alih-alih memberikan program Kartu Prakerja.

"Kalau memang Pemerintah ingin memberikan bantuan kepada pekerja informal yang terdampak pandemi, (Kartu) Prakerja ini bukan menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan, karena yang dibutuhkan oleh pekerja informal ini adalah bantuan langsung," kata Wana dalam sebuah diskusi yang digelar ICW, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

Wana menuturkan, program kartu prakerja bukan solusi yang tepat karena tingkat akses internet di Indonesia yang masih rendah.

Dalam data yang dirujuk Wana, terdapat 40 persen penduduk Indonesia dengan tingkat pendidikan sekolah dasar belum mengakses internet.

Program Kartu Prakerja juga dikhawatirkan tidak menjamin para pesertanya mendapat pekerjaan meskipun sudah mengikuti program tersebut.

"Kalau seandainya orang yang lulus dari Prakerja ini sudah selesai lalu akan dikirimkan ke mana? Akan disalurkan ke mana dalam kondisi pandemi ini?" ujar Wana.

Kendati demikian, Wana menegaskan program bantuan langsung bukannya tanpa cela. Menurut dia, Pemerintah harus mengintegrasikan data sebelum memberikan bantuan langsung.

"Jangan sampai data yang dimiliki Pemerintah tumpang tindih," kata Wana.

Baca juga: Materi Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Bagus di YouTube

Sebelumnya, Pemerintah telah menggulirkan Kartu Prakerja sebagai program bantuan berupa biaya untuk pengembangan kompetensi para pencari kerja, pekerja yang di-PHK, serta yang membutuhkan peningkatan kapasitas.

Program ini diharapkan efektif dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, mengaku bahwa pihaknya terpaksa menerapkan pelatihan keterampilan secara online pada pelaksanaan program Kartu Prakerja tahap awal.

Pelatihan secara online ini dinilai paling mungkin dilakukan mengingat wabah Covid-19 mengharuskan masyarakat menerapkan physical distancing.

"Memang di tahap awal ini kami terpaksa memulai dengan pelatihan online dulu untuk memitigasi risiko penularan Covid-19," kata Panji saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Panji mengatakan, setelah pandemi Covid-19 berakhir dan kebijakan physical distancing tak lagi berlaku, pelatihan keterampilan anggota Kartu Prakerja akan dilakukan secara tatap muka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com