Kompas.com - 17/04/2020, 20:14 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute  di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah transparan dalam mengelola tambahan APBN sebesar Rp 405,1 triliun, sebagaimana tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu itu diteken Presiden Joko Widodo terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 di sektor ekonomi.

"Mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19 tersebut, sehingga dapat meminimalisasi kebocoran anggaran dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan," kata Bambang, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Menurut Bambang, pemerintah perlu melaporkan penggunaan tambahan anggaran itu melalui situs yang dapat diakses publik.

Ia meminta publikasi dilakukan secara rutin.

"Pemerintah juga disarankan melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah," ucapnya.

Di sisi lain, Bambang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19.

"Mendorong KPK perlu mengawasi kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan institusi lainnya untuk transparan dalam mengelola bantuan guna meminimalisasi potensi gratifikasi atas penerimaan sumbangan dari masyarakat," tutur Bambang.

Baca juga: Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid-19, Ini Rinciannya

Pada rapat paripurna yang digelar 2 April 2020, DPR telah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar).

Presiden Joko Widodo, lewat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu, menginstruksikan agar ada tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

Nasional
Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

Nasional
Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Nasional
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

Nasional
Polri: Kecelakaan di Tol Sumo Terjadi Setelah Bus Melaju 17 Km dan Diganti Sopir Cadangan

Polri: Kecelakaan di Tol Sumo Terjadi Setelah Bus Melaju 17 Km dan Diganti Sopir Cadangan

Nasional
Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka bagi Partai Lain

Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka bagi Partai Lain

Nasional
Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

Nasional
Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Nasional
Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

Nasional
Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Nasional
40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

Nasional
Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.