Menko PMK: Masyarakat yang Terdampak Langsung Covid-19 Harus Diutamakan

Kompas.com - 17/04/2020, 19:39 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengutamakan realokasi anggaran bagi masyarakat yang ekonominya terdampak langsung pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, hal tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan pandemi.

"Saya mengingatkan lagi, semangat Bapak Presiden adalah agar masyarakat yang ekonominya terdampak langsung akibat Covid-19 harus diutamakan", ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Realokasi APBD untuk Penanganan Covid-19 Mencapai Rp 56,57 Triliun, DKI Terbesar

Dalam rapat tingkat menteri pada Jumat (17/4/2020), Muhadjir mengingatkan jajaran kementerian/lembaga (K/L) di bawah kementeriannya, memfokuskan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Utamanya menyangkut kebutuhan masyarakat yang terkena dampak.

Beberapa pos anggaran yang direalokasi antara lain perjalanan dinas dan paket meeting. 

Sejumlah upaya pemerintah antara lain, pemberian paket bantuan sembako dari Kementerian Sosial.

Baca juga: Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

Kemudian, Kementerian Agama yang akan menyalurkan bantuan untuk penguatan madrasah dalam menghadapi Covid-19.

Sementara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantu fakultas pendidikan dan kesehatan serta pekerja seni budaya dan Kementerian Desa yang merealokasi anggarannya untuk inisiasi relawan desa serta beberapa kegiatan lain.

"Refocusing anggaran harus digunakan untuk mendukung penanganan Covid-19 yang sesuai dengan tugas K/L. Terutama menyangkut hal-hal yang dibutuhkan dan menjawab keluhan masyarakat," kata Muhadjir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X