Mahasiswa Jadi Korban Penembakan di Papua, Komnas HAM Minta Pemerintah Evaluasi Satgas Pamrahwan

Kompas.com - 17/04/2020, 11:04 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM meminta pemerintah mengevaluasi Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) di Papua.

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Amiruddin al Rahab terkait dua warga yang tewas tertembak dalam operasi Satgas TNI di Mile 34, area PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, Senin (13/4/2020).

“Meminta presiden untuk memerintahkan Menhan mengevaluasi yang namanya Operasi Pengamanan Daerah Rawan. Operasi itu sudah berjalan belasan tahun. Perlu dievaluasi untuk menilai keefektifannya,” kata Amiruddin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

Adapun salah satu korban dalam kasus itu yakni Eden Armando Bebari (19), mahasiswa di salah satu universitas swasta di di Tangerang, Banten.

Namun, PR and Promotion tempat Eden kuliah, Endang Widiastuti, menyebutkan, Eden sudah hampir dua tahun tidak aktif berkuliah dan tidak pernah mendaftar kartu rencana studi (KRS) tiap semesternya.

Baca juga: Salah Satu Korban Tewas Penembakan Misterius di Mimika Merupakan Mahasiswa di Tangerang

Selain itu, Amiruddin menilai bahwa DPR juga perlu mencermati sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua.

Amiruddin berpendapat, DPR perlu memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas penanganan keamanan di Papua.

“Komisi I DPR RI perlu mengundang Menhan, Panglima dan Kapolri untuk membahas penanganan masalah pertahanan dan keamanan di Papua. Mengapa otonomi khusus telah 20 tahun di Papua, kok gangguan keamanannya masih tetap sama,” ucap dia. 

“Jadi peristiwa-peristiwa kekerasan itu perlu dibuka di Komisi I DPR RI,” kata dia.

Di samping tewasnya dua warga, ada dua peristiwa belakangan ini di Papua yang menjadi sorotan Komnas HAM.

Pertama, bentrokan antara anggota TNI-Polri di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, Minggu (12/4/2020). Peristiwa ini mengakibatkan tiga polisi tewas.

Kemudian, Komnas HAM menyinggung soal tewasnya seorang warga negara asing (WNA) yang berstatus karyawan Freeport di Kuala Kencana, Timika, Mimika, Papua, Senin (30/3/2020). WNA tersebut tewas tertembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Baca juga: Komnas HAM: Presiden Tak Boleh Diam atas Kekerasan di Papua

Atas sejumlah peristiwa tersebut, Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo menghentikan kekerasan yang terjadi di Papua.

"Siklus kekerasan di Papua harus diputus dan dihentikan. Oleh karena itu, Presiden tidak boleh mendiamkan begitu saja kejadian kekerasan yang berulang tersebut di Papua," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin al Rahab melalui keterangan tertulis, Rabu (15/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X