Kompas.com - 17/04/2020, 11:04 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM meminta pemerintah mengevaluasi Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) di Papua.

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Amiruddin al Rahab terkait dua warga yang tewas tertembak dalam operasi Satgas TNI di Mile 34, area PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, Senin (13/4/2020).

“Meminta presiden untuk memerintahkan Menhan mengevaluasi yang namanya Operasi Pengamanan Daerah Rawan. Operasi itu sudah berjalan belasan tahun. Perlu dievaluasi untuk menilai keefektifannya,” kata Amiruddin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

Adapun salah satu korban dalam kasus itu yakni Eden Armando Bebari (19), mahasiswa di salah satu universitas swasta di di Tangerang, Banten.

Namun, PR and Promotion tempat Eden kuliah, Endang Widiastuti, menyebutkan, Eden sudah hampir dua tahun tidak aktif berkuliah dan tidak pernah mendaftar kartu rencana studi (KRS) tiap semesternya.

Baca juga: Salah Satu Korban Tewas Penembakan Misterius di Mimika Merupakan Mahasiswa di Tangerang

Selain itu, Amiruddin menilai bahwa DPR juga perlu mencermati sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Amiruddin berpendapat, DPR perlu memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas penanganan keamanan di Papua.

“Komisi I DPR RI perlu mengundang Menhan, Panglima dan Kapolri untuk membahas penanganan masalah pertahanan dan keamanan di Papua. Mengapa otonomi khusus telah 20 tahun di Papua, kok gangguan keamanannya masih tetap sama,” ucap dia. 

“Jadi peristiwa-peristiwa kekerasan itu perlu dibuka di Komisi I DPR RI,” kata dia.

Di samping tewasnya dua warga, ada dua peristiwa belakangan ini di Papua yang menjadi sorotan Komnas HAM.

Pertama, bentrokan antara anggota TNI-Polri di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, Minggu (12/4/2020). Peristiwa ini mengakibatkan tiga polisi tewas.

Kemudian, Komnas HAM menyinggung soal tewasnya seorang warga negara asing (WNA) yang berstatus karyawan Freeport di Kuala Kencana, Timika, Mimika, Papua, Senin (30/3/2020). WNA tersebut tewas tertembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Baca juga: Komnas HAM: Presiden Tak Boleh Diam atas Kekerasan di Papua

Atas sejumlah peristiwa tersebut, Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo menghentikan kekerasan yang terjadi di Papua.

"Siklus kekerasan di Papua harus diputus dan dihentikan. Oleh karena itu, Presiden tidak boleh mendiamkan begitu saja kejadian kekerasan yang berulang tersebut di Papua," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin al Rahab melalui keterangan tertulis, Rabu (15/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset Bersama Dosen dan Mahasiswa

Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset Bersama Dosen dan Mahasiswa

Nasional
Demi Capai Herd Immunity, Wapres: Harus Satu Juta Vaksinasi Setiap Hari

Demi Capai Herd Immunity, Wapres: Harus Satu Juta Vaksinasi Setiap Hari

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Nasional
Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Nasional
Kesalnya Luhut, Tahu Impor Alat Kesehatan Masih Tinggi

Kesalnya Luhut, Tahu Impor Alat Kesehatan Masih Tinggi

Nasional
Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Nasional
Kunjungi Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Sebut Banyak Masyarakat Tak Pakai Masker

Kunjungi Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Sebut Banyak Masyarakat Tak Pakai Masker

Nasional
Jokowi Harapkan Lima Hal Ini Dimiliki Para Lulusan Perguruan Tinggi

Jokowi Harapkan Lima Hal Ini Dimiliki Para Lulusan Perguruan Tinggi

Nasional
Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Nasional
Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Nasional
Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat

Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat

Nasional
Epidemiolog: Sekolah Tatap Muka Terbatas Penting, tetapi Tidak Harus

Epidemiolog: Sekolah Tatap Muka Terbatas Penting, tetapi Tidak Harus

Nasional
Jadi Bagian dari Klaster Jakarta, Wapres Ingatkan Warga Tangsel Perketat Protokol Kesehatan

Jadi Bagian dari Klaster Jakarta, Wapres Ingatkan Warga Tangsel Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Pengurus  GKI Yasmin Tolak Klaim Bima Arya yang Selesaikan Polemik Lewat Hibah Lahan

Pengurus GKI Yasmin Tolak Klaim Bima Arya yang Selesaikan Polemik Lewat Hibah Lahan

Nasional
Terkait TWK, Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK pada Kamis Pekan Ini

Terkait TWK, Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK pada Kamis Pekan Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X