7 Polda Tipe B Naik Status Menjadi Tipe A, Kapolda Dijabat Jenderal Bintang Dua

Kompas.com - 16/04/2020, 18:01 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyetujui peningkatan status tujuh kepolisian daerah (polda) tipe B menjadi tipe A.

Informasi ini disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono melalui siaran langsung di akun Instagram Divisi Humas Polri, Kamis (16/4/2020).

"Memang benar dari Mabes Polri telah mengeluarkan STR (surat telegram) Nomor 1889 Tahun 2020 bahwa terdapat tujuh polda yang akan dinaikkan tipe B menjadi tipe A," ucap Argo.

Baca juga: Antisipasi Unjuk Rasa hingga Konflik Sosial, Polri Siapkan Satuan PHH

Ketujuh polda itu terdiri dari Polda Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Dengan begitu, para personel di ketujuh polda tersebut akan mendapatkan kenaikan pangkat.

Misalnya, para kapolda di ketujuh wilayah akan mengalami kenaikan pangkat dari brigadir jenderal (brigjen) menjadi inspektur jenderal (irjen).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dengan status tujuh polda ini yang semula kapolda dijabat oleh seorang jenderal berpangkat brigadir bisa menjadi bintang dua. Tentunya juga mengikuti yang ada di bawahnya,” tuturnya.

Selanjutnya, Argo menuturkan, prosesi pengukuhan kenaikan status ketujuh polda tersebut akan dilakukan pada 22 April 2020.

Baca juga: Panglima: TNI Bersama Polri Gelar Dapur Umum untuk Masyarakat

Rencana Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis untuk meningkatkan status sejumlah polda muncul pada akhir tahun 2019.

Kala itu, Argo menuturkan bahwa kenaikan status sejumlah polda sedang diproses.

Menurut dia, pertimbangan kenaikan status sejumlah polda tersebut antara lain karena luas wilayah dan tingkat kriminalitas.

"Berkaitan dengan luas wilayah juga bisa. Kemudian tentang kriminalitasnya juga bisa. Semuanya beberapa indikator semuanya sudah kita pertimbangkan ya sesuai dengan kondisinya," kata Argo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, 3 Desember 2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.