Kapolri Diminta Cabut Aturan yang Tak Wajibkan Wakapolda Setor LHKPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis diminta mencabut Surat Keputusan Kapolri Nomor Nomor Kep/1059/X/2017 yang tidak mewajibkan wakil kepala kepolisian daerah menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pakar hukum tata negara pada IPDN Juanda mengatakan, aturan perlu dicabut karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mewajibkan penyelenggara negara, termasuk pejabat kepolisian, menyerahkan LHKPN.

"Seandainya benar ada peraturan yang bertentangan dengan semangat dan norma yang di atas atau peraturan perundangan yang lebih tinggi maka otomoatis itu harus dibatalkan," kata Juanda saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: Merujuk Keputusan Kapolri, KPK Sebut Karyoto Tak Wajib Setor LHKPN Saat Jabat Wakapolda

Juanda pun mempertanyakan Kapolri ketika mengecualikan wakapolda dari daftar pejabat kepolisian yang wajib menyerahkan LHKPN sementara pejabat yang setara atau berada di bawahnya justru diwajibkan.

Menurut Juanda, Polri juga mesti menjelaskan alasan pengecualian itu mengingat posisi wakapolda terbilang sebagai jabatan yang strategis.

"Yang membuat pengecualiannya wakapolda itu apa? Posisi wakapolda itu adalah posisi strategis, orang nomor dua di polda tersebut, jadi saya tidak tahu argumentasinya apa," ujar dia.

Baca juga: Deputi Penindakan Baru Belum Lapor LHKPN Sejak 2013, Ini Kata Jubir KPK

Ia menambahkan, aturan tersebut juga sebaiknya dicabut supaya tidak diskriminatif dan terkesan melindungi jabatan tertentu.

"Sudah seharusnya kapolri mencabut supaya tidak menjadi polemik dan tidak menjadi seolah-olah melindungi atau mengecualikan seorang pejabat kepolisian," kata Juanda.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Penindakan KPK yang baru, Karyoto, diketahui tidak pernah menyetor LHKPN-nya selama menjabat sebagai Wakapolda DI Yogyakarta.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kemudian menyatakan, sebagai wakapolda, Karyoto tidak diwajibkan menyerahkan LHKPN sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor No. Kep/1059/X/2017.