Kompas.com - 16/04/2020, 16:10 WIB
Direktur Crisis Center for Rohingya (CC4R) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta, Senin (25/9/2017). Hingga saat ini, CC4R PKS se-Indonesia telah menyalurkan donasi untuk Myanmar sebesar Rp 3,8 miliar. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIDirektur Crisis Center for Rohingya (CC4R) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta, Senin (25/9/2017). Hingga saat ini, CC4R PKS se-Indonesia telah menyalurkan donasi untuk Myanmar sebesar Rp 3,8 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperhatikan isu keamanan dan ketahanan siber di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, saat ini lembaga pemerintahan hingga swasta memaksimalkan penggunaan aplikasi online untuk menunjang kerja.

Ia pun meminta BSSN menyediakan aplikasi khusus berkeamanan tinggi bagi unsur pemerintah dan kelengkapan negara lainnya demi menjaga keamanan informasi rapat-rapat yang digelar online.

Baca juga: Antisipasi Pencurian Data Pribadi di Tengah Wabah Covid-19, BSSN Imbau Penyedia Layanan Monitor Keamanan Sistem

"Kami mengusulkan agar BSSN bisa menyediakan atau bahkan membuat sendiri aplikasi serupa yang bisa dan aman digunakan untuk kalangan pemerintahan, presiden, DPR, kabinet, dan lembaga-lembaga negara yang lain," kata Sukamta, Kamis (16/4/2020).

Menurut Sukamta, keamanan negara dalam situasi ini menjadi rentan karena potensi pencurian atau kebocoran data.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia tak berharap keputusan-keputusan penting negara bocor karena menggunakan aplikasi yang keamanannya dipertanyakan.

"Penting untuk memastikan keamanan negara dalam ranah siber. Jangan sampai rapat-rapat pengambilan keputusan bocor karena masih menggunakan aplikasi yang tidak cukup aman," ucapnya.

Sukamta meminta BSSN bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini maksimal dalam tiga pekan.

"Kami ingin agar aplikasi yang disiapkan ini memiliki keamanan tinggi standar militer dan kami minta agar bisa diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 pekan ini," ujarnya.

Baca juga: Istana Ganti Aplikasi Video Conference, Rapat Jokowi Sempat Tersendat

Selain aplikasi khusus lembaga/kementerian, Sukamta berharap pemerintah serius membuat sistem keamanan siber yang bisa diterapkan di berbagai situs dan aplikasi yang digunakan Indonesia.

Ia mencontohkan China yang memiliki sistem Great Firewall, sebuah regulasi sensor internet di wilayah mereka.

"Jika di China ada Great Firewall, semacam sistem untuk menyensor konten-konten tertentu, maka perlu juga kita di sini membuat sistem serupa. Di sana juga ada Golden Shield Project yang berupa sistem keamanan informasi," kata Sukamta.

"Indonesia juga harus punya sistem semacam itu. Bahkan kalau memungkinkan, program ketahanan dan keamanan siber dibuat satu saja, yang mencakup konten dan sistem keamanan sibernya," imbuhnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Nasional
Wacana Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas di Tengah Kelangkaan Stok Vaksin di Daerah

Wacana Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas di Tengah Kelangkaan Stok Vaksin di Daerah

Nasional
Dalam 10 Hari, Pos Indonesia Sukses Salurkan BST Kemensos kepada 7,6 Juta KPM

Dalam 10 Hari, Pos Indonesia Sukses Salurkan BST Kemensos kepada 7,6 Juta KPM

Nasional
KPU Belum Putuskan Akan Gunakan Model Surat Suara Seperti Apa untuk Pemilu 2024

KPU Belum Putuskan Akan Gunakan Model Surat Suara Seperti Apa untuk Pemilu 2024

Nasional
MAKI Sesalkan Jaksa Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas Wanita

MAKI Sesalkan Jaksa Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas Wanita

Nasional
MAKI Nilai Ada Perbedaan Perlakuan Antara Jaksa Pinangki dan Terpidana Lain

MAKI Nilai Ada Perbedaan Perlakuan Antara Jaksa Pinangki dan Terpidana Lain

Nasional
FSGI: Satgas Covid-19 Daerah Tak Maksimal Awasi Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

FSGI: Satgas Covid-19 Daerah Tak Maksimal Awasi Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Nasional
Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X