ODP Naik, Pemerintah Nilai Masyarakat Belum Disiplin Termasuk Patuhi PSBB Jakarta

Kompas.com - 16/04/2020, 14:21 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Kamis (9/4/2020). DOKUMENTASI BNPBJuru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Kamis (9/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, masyarakat harus disiplin melakukan isolasi diri secara mandiri menyusul semakin meningkatnya jumlah orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19.

"Iya masyarakat harus mematuhi isolasi mandiri. Jika terpaksa keluar rumah harus pakai masker," ujar Yuri saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

Yuri lalu mencontohkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Baca juga: Pendaftaran Relawan Covid-19 Masih Dibuka, Butuh Tenaga Medis

Menurut dia, masyarakat di Ibu Kota belum mematuhi aturan PSBB.

"Jalanan masih ramai. Apakah salah kebijakannya? Apakah salah aturannya?," ujar Yuri.

Berdasarkan update kasus penularan Covid-19 pada Rabu (16/4/2020) jumlah ODP telah mencapai 165.549.

Jumlah ini meningkat dibandingkan pada Selasa (15/4/2020) yang tercatat sebanyak 139.137 kasus.

Baca juga: Gandeng Kalbe, Pemerintah Targetkan 8.000 Tes PCR Covid-19 per Bulan

Sebelumnya Yuri mengatakan, hal yang menjadi perhatian besar adalah ketika mereka yang tergolong dalam ODP hampir tidak merasakan keluhan sakit kemudian berpotensi menularkan virus ketika tidak menjalankan isolasi mandiri dengan baik sesuai protokol kesehatan.

"Ini menjadi perhatian besar karena tidak menutup kemungkinan (orang) masuk dalam pemantauan tidak sakit, sakit ringan tapi dirasakan seakan tidak sakit, berpotensi menjadi sumber penularan, " ujar Yuri saat konferensi pers di Graha BNPB, Rabu (15/4/2020).

Hingga Rabu, sebanyak 36.431 spesimen sudah diperiksa dan ada 33.001 orang diperiksa terkait Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X