Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Industri Pariwisata Diberi Stimulus agar Tak PHK Karyawan

Kompas.com - 16/04/2020, 12:18 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait menggelontorkan stimulus bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Stimulus ini diharapkan membuat industri pada dua sektor tersebut bertahan di masa pandemi virus corona (Covid-19) ini dan tak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan.

"Penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus betul-betul dilakukan agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK secara besar-besaran," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas lewat video conference, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: Jokowi: Saya Yakin Tahun Depan Pariwisata Booming

Presiden Jokowi juga meminta jajarannya memastikan adanya program perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor pariwisata secara tepat sasaran.

Selain itu, ia meminta realokasi anggaran di Kementerian Pariwisata diarahkan pada program padat karya yang bisa membantu pekerja informal di sektor pariwisata.

"Kita tahu dampak yang paling berat dirasakan karena Covid-19 ini adalah dunia pariwisata, baik yang terkena itu hotel, restoran, dan juga yang menyangkut rakyat, yaitu barang-barang kerajinan yang dijajakan di sana," kata dia.

Presiden Jokowi pun meyakini pariwisata dalam negeri hanya akan lesu sampai akhir tahun ini.

Baca juga: Dampak Ekonomi Corona, Belitung Kehilangan Rp 80 Miliar dari Pariwisata

Setelah pandemi Covid-19 sudah selesai pada tahun 2021, maka Kepala Negara meyakini pariwisata di Tanah Air akan meningkat pesat.

Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk tidak terjebak pada pesimisme karena masalah Covid-19 ini.

Ia justru meminta Menteri Pariwisata Wishnutama dan pejabat terkait lainnya untuk mulai mempersiapkan diri.

"Jangan sampai booming yang akan muncul setelah Covid-19 ini selesai tak bisa kita manfaatkan secara baik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com