Kompas.com - 16/04/2020, 11:55 WIB
Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari pertama. Dok Humas JabarKabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui permohonan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Hal tersebut disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto saat dikonfirmasi, Kamis (16/4/2020).

"Iya benar. Sudah ada suratnya dari Menkes," ujar Yuri kepada Kompas.com pada Kamis pagi.

Surat yang dimaksud yakni Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/257/2020.

Baca juga: Bodebek Terapkan PSBB per 15 April 2020, Warga Diimbau Patuh

Menurut Yuri, dengan adanya keputusan ini, Pemerintah Kota Makassar bisa segera melakukan PSBB di daerahnya.

Meski begitu, menurut Yuri, Pemerintah Kota Makassar perlu membuat regulasi terkait penerapan secara teknis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun, yang perlu diperhatikan adalah kapan PSBB ini mulai diberlakukan di Kota Makassar. Sebab ini nanti harus menyusun perda dulu, lalu teknisnya bagaimana nanti?" tutur Yuri.

Baca juga: Kota Makassar Ajukan PSBB, Situasi Dianggap Sudah Mendesak

Selain itu, soal bagaimana Pemerintah Kota Makassar akan membatasi hubungan dengan daerah di sekitarnya juga perlu diperhatikan.

"Bagaimana misalnya membatasi hubungan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan sekitarnya," ucap Yuri.

Zona merah

Sebelumnya, Pejabat (Pj) Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb mengungkapkan bahwa Pemkot telah mengajukan PSBB ke pemerintah pusat pada Selasa (14/4/2020).

Langkah ini dilakukan karena Pemkot Makassar menilai jumlah kasus Covid-19 sudah merata di wilayahnya.

"Kalau saya lihat data, hanya satu kecamatan yang bersih dari total 15 kecamatan di Kota Makassar. Sedangkan 14 Kecamatan telah terpapar virus Covid-19," kata Iqbal pada Senin (13/4/2020).

"Bahkan ada lima Kecamatan yang menjadi zona merah di Kota Makassar. Kondisi ini mendesak, karena penyebaran virus ini terjadi pada transmisi lokal," ujar dia.

Baca juga: Kota Makassar Ajukan PSBB, Situasi Dianggap Sudah Mendesak

Sebelum mengajukan ke pemerintah pusat, Pemkot Makassar sudah berbicara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang pemberlakuan PSBB itu.

Selain itu, Pemkot juga sudah membicarakannya dengan seluruh camat dan lurah di wilayahnya, serta aparat kepolisian dan TNI.

Pemkot Makassar mengaku telah siap menerapkan PSBB, termasuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan anggaran juga akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Anggaran yang kita siapkan telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Iqbal.

"Pemerintah Provinsi Sulsel siap membantu dalam biaya selama PSBB. Kita belum bisa memastikan total anggarannya, karena masih dilakukan pendataan. Semoga saja tidak banyak menelan anggaran jika diberlakukan PSBB," kata dia.

Baca juga: Pemerintah: PSBB di 10 Daerah untuk Memutus Penularan Covid-19

Makassar menjadi pemerintah daerah ke-11 yang PSBB-nya disetujui pemerintah.

Sebelumnya, PSBB telah diberlakukan di 10 wilayah, termasuk 9 wilayah di Ibu Kota dan sekitarnya.

Daerah itu adalah DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Satu wilayah lain yang disetujui PSBB adalah Pekanbaru di Riau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Nasional
Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Nasional
Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Nasional
Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Nasional
Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Nasional
Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Nasional
OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Nasional
Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Nasional
Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.