Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 16/04/2020, 09:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2020-2025.

Dalam struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat, tercantum nama putri keempat Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yaitu Siti Nur Azizah Maruf.

Dia dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen).

Seperti diketahui, Siti Nur Azizah Maruf memiliki keinginan maju dalam Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan.

Baca juga: Dipimpin AHY, Ini Struktur Kepengurusan DPP Partai Demokrat 2020-2025

Kepala Komunikasi Publik Partai Demokrat Ossy Darmawan membenarkan hal tersebut.

Ia mengatakan, Siti Azizah Maruf sudah bergabung dengan partai berlambang bintang Mercy tersebut setelah Kongres Partai Demokrat.

"Betul, Ibu Siti Nur Azizah sebagai Wasekjen Partai Demokrat 2020-2025. Beliau baru saja bergabung dengan Partai Demokrat, (tepatnya) sesudah kongres," kata Ossy ketika dihubungi, Kamis (16/4/2020).

Ossy membantah bahwa Partai Demokrat merekrut Siti Nur Azizah karena statusnya sebagai anak dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: AHY Tunjuk Ibas dan 5 Orang Lainnya Jadi Waketum Demokrat

Menurut dia, Siti Nur Azizah menyatakan keinginannya untuk melakukan perjuangan politik ke depannya bersama Partai Demokrat.

"Ketum AHY dan kami semua, keluarga besar Partai Demokrat tentu menerimanya dengan baik. Partai Demokrat tentu akan sangat terbantu melalui kapasitas yang dimiliki oleh Ibu Siti Nur Azizah," ujarnya.

"Dan, siapa pun yang memiliki keinginan untuk memajukan Partai Demokrat, tentu kami sambut dengan baik," kata Ossy.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Teuku Riefky Harsya sebagai Sekjen Partai Demokrat 2020-2025.

Baca juga: AHY Tunjuk Teuku Riefky Harsya sebagai Sekjen Partai Demokrat

Riefky menggantikan Hinca Pandjaitan yang sebelumnya duduk di posisi tersebut.

"Sekjen Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 adalah Teuku Riefky Harsya," kata AHY dalam keterangan yang disampaikan melalui video "Demokrat Breaking News", Kamis (16/4/2020).

Dia mengatakan, penunjukan Riefky sebagai Sekjen Demokrat dilatarbelakangi alasan pengalaman di partai dan lembaga legislatif.

Ketum AHY umumkan struktur DPP Partai Demokrat.Dokumen Parai Demokrat Ketum AHY umumkan struktur DPP Partai Demokrat.
AHY mengatakan, Riefky telah bergabung di partai sejak 2001 dan menjadi anggota DPR sejak 2005 hingga sekarang.

"Pada posisi sekjen, saya memilih kader lama yang telah bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2001. Pada 2002, ia menitir karier dari bawah sebagai Ketua DPC Jakarta Pusat," ujar AHY.

"Lalu melanjutkan karier sebagai anggota DPR sejak 2005 hingga saat ini selama empat periode," ucap dia. 

Baca juga: AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY mengatakan, Riefky saat ini merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR.

Selain itu, Riefky tengah menempuh pendidikan doktor di Institut Pertanian Bogor. Riefky akan dibantu 10 wakil sekretaris jenderal.

"Saudara Teuku Riefky akan dibantu para wakil sekjen," ujar dia. 

Berikut 10 nama wakil sekjen yang akan membantu Riefky, termasuk Siti Nur Azizah:

1. Andi Timo Pangerang

2. Putu Supadma Rudana

3. Renanda Bachtar

4. Ingrid Kansil

5. Muhammad Rifai Darus

6. Siti Nur Azizah

7. Jansen Sitindaon

8. Imelda Sari

9. Irwan

10. Agust Jovan Latuconsina

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penahanan Rafael Alun, KPK: Ini Soal Waktu Saja

Soal Penahanan Rafael Alun, KPK: Ini Soal Waktu Saja

Nasional
Eks Komisioner KPK Tak Heran soal Dugaan Transaksi Janggal di Kemenkeu: Kumatnya Lebih Dahsyat

Eks Komisioner KPK Tak Heran soal Dugaan Transaksi Janggal di Kemenkeu: Kumatnya Lebih Dahsyat

Nasional
Pelindo Petikemas Alihkan Pengelolaan TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung

Pelindo Petikemas Alihkan Pengelolaan TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung

Nasional
Ketua DPP Golkar 'Kepleset'  Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Ketua DPP Golkar "Kepleset" Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Nasional
KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penindakan dan Eksekusi

KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penindakan dan Eksekusi

Nasional
Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Nasional
Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Nasional
Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Nasional
Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Nasional
Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Nasional
Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Nasional
Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Nasional
Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Nasional
MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

Nasional
Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke