Merujuk surat penolakan Kementerian Kesehatan kepada tiga daerah soal PSBB, ada pula kriteria lain yang dipertimbangkan, yakni kesiapan daerah dalam aspek sosial dan ekonomi.
Dalam telekonferensi video dengan Presiden Joko Widodo, 13 April lalu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyebut beberapa daerah pemohon tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi biaya operasional selama PSBB.
Walau begitu, persoalan anggaran semestinya tidak menjadi penghalang suatu daerah menerapkan PSBB, kata Sekretaris Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dyah Agustina Waluyo.
Baca juga: Sektor Industri Masih Bisa Beroperasi Saat PSBB di Kota Bandung, asal...
Menurut Dyah, pemerintah pusat maupun swasta dan masyarakat dapat dilibatkan untuk membiayai ongkos sosial yang muncul selama PSBB.
Yang penting, kata dia, mata rantai Covid-19 dapat diputus sesegera mungkin.
"Semakin cepat diterapkan pembatasan, akan lebih baik. Tapi kita memang tidak bisa menutup mata pada aspek lain, seperti ekonomi dan sosial," ujar Dyah.
"Tapi harus terbuka, apakah pembiayaan diserahkan ke pemerintah daerah saja atau bisa melibatkan swasta. Sekarang juga banyak dana yang dikumpulkan masyarakat. Seyogyanya harus dicarikan jalan keluar," tuturnya.
Baca juga: Masyarakat yang Langgar PSBB di Bogor akan Diberi Blangko Teguran hinggga Kurungan Badan
Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah yang tak mendapat izin menerapkan PSBB?
Terus bersiasat mengisolasi kasus agar tidak menyebar, menurut Dyah.
"Jangan karena tidak diperbolehkan PSBB, lalu tidak melakukan itu. Paling tidak sekolah diliburkan dan ada imbauan bekerja dari rumah."
"Jangan menunggu jadi zona merah, sebisa mungkin kasus positif harus diisolasi, strategi penemuan kasus harus betul. Begitu ketemu, isolasi. Jangan tunggu kasusnya banyak," ucap Dyah.
Baca juga: Ridwan Kamil Beberkan Rencana Penghentian Operasional KRL pada 18 April, Tunggu PSBB Tangerang Raya
Meski begitu, tanpa izin PSBB, pemda diminta berhati-hati dalam menanggulangi Covid-19.
Tanpa PSBB, kata Widyawati, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, yang bisa dilakukan paling maksimal hanya memberi anjuran umum.
"Pemerintah daerah kalau mau melakukan pembatasan aktivitas harus mendapat izin PSBB dulu, kalau tidak ya lakukan imbauan pemerintah secara umum."
"Imbauan pemerintah pada umumnya dilakukan saja, seperti physical distancing, gunakan masker dan kalau bisa di rumah saja. Yang umum saja dulu," tuturnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.