Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/04/2020, 20:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Manager Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, selain fokus pada kesehatan, pemerintah juga harus fokus kepada dampak sosial yang diakibatkan oleh Covid-19 ini.

Oleh karena itu, pendistribusian bansos tersebut harus dipercepat karena masyarakat terdampak terutama yang miskin dan rentan miskin sangat membutuhkannya.

"Pendistribusian bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun bantuan yang terintegrasi dengan bantuan reguler lain seperti PKH, Kartu Sembako dan program lainnya kepada masyarakat harus segera direalisasikan," ujar Badiul Hadi, dikutip dari siaran pers, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: Gubernur Emil: Paket Bansos Diantar Ojol dan Opal ke Rumah Penerima Bantuan

Tak hanya cepat dalam penyalurannya, kata dia, pemerintah juga juga harus melakukan pendataan secara cermat.

Artinya, kata dia, pemerintah tidak salah sasaran dalam menyalurkan bantuan tersebut.

"Tidak kalah penting pencairan bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menterinya telah menunjukkan fokus dan prioritas yang benar, yakni melalui pendekatan whole-government dan intervensi dari semua jalur.

"Tetapi ujiannya adalah memastikan terjadinya percepatan atas semua rencana dan target kerja penanganan Covid-19," kata dia.

Baca juga: Pakai Pos dan Ojol, Bansos dari Pemprov Jabar Disalurkan ke Rumah Warga Depok

Terutama untuk memastikan realisasi tes massal di DKI Jakarta dan realisasi bantuan tunai dan bantuan lainnya kepada warga yang wilayahnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sementara itu, Direktur Migrant Care Wahyu Susilo (Direktur Migrant CARE) meminta pemerintah juga tidak melupakan pekerja migran dalam memberikan bantuan.

"Pekerja migran, walau menjadi kelompok yang paling awal terpapar Covid-19, kerap dilupakan dalam skema bantuan sosial," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia harus ada skema khusus bagi pekerja migran, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, yang bertahan di negara tempat bekerja, serta yang pulang ke kampung halaman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

Nasional
KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

Nasional
Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Nasional
Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Nasional
Polisi Disarankan Tak Sungkan Tahan Firli karena Persoalan Pangkat

Polisi Disarankan Tak Sungkan Tahan Firli karena Persoalan Pangkat

Nasional
Firli Bahuri Belum Ditahan Diprediksi Bisa Picu Kecurigaan Masyarakat

Firli Bahuri Belum Ditahan Diprediksi Bisa Picu Kecurigaan Masyarakat

Nasional
Firli Disarankan Segara Ditahan Demi Prinsip Kesetaraan Hukum

Firli Disarankan Segara Ditahan Demi Prinsip Kesetaraan Hukum

Nasional
Firli Bahuri Belum Ditahan, Abraham Samad Menduga Ada 'Faktor Lain'

Firli Bahuri Belum Ditahan, Abraham Samad Menduga Ada "Faktor Lain"

Nasional
Pukul Kentongan di Depan Relawan, Cak Imin: Jika Terus Mengalir, Insya Allah Menang Telak di Pemilu 2024

Pukul Kentongan di Depan Relawan, Cak Imin: Jika Terus Mengalir, Insya Allah Menang Telak di Pemilu 2024

Nasional
Begini Cara Kementerian KP Lahirkan Pengusaha Muda di Sektor Kelautan dan Perikanan

Begini Cara Kementerian KP Lahirkan Pengusaha Muda di Sektor Kelautan dan Perikanan

Nasional
Butet Mengaku Diintimidasi Polisi, Timnas Amin Teringat Orde Baru

Butet Mengaku Diintimidasi Polisi, Timnas Amin Teringat Orde Baru

Nasional
Soal Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Ketua Bawaslu: Tak Boleh Gunakan CFD sebagai Arena Kampanye

Soal Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Ketua Bawaslu: Tak Boleh Gunakan CFD sebagai Arena Kampanye

Nasional
Terdakwa Penyuap Eks Kabasarnas Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Terdakwa Penyuap Eks Kabasarnas Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
Ganjar Janji Siapkan Internet Gratis buat Pelajar

Ganjar Janji Siapkan Internet Gratis buat Pelajar

Nasional
Demokrat Ingin Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat, Bukan Presiden

Demokrat Ingin Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat, Bukan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com