Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Segera Realisasikan Bansos bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Kompas.com - 15/04/2020, 20:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Manager Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, selain fokus pada kesehatan, pemerintah juga harus fokus kepada dampak sosial yang diakibatkan oleh Covid-19 ini.

Oleh karena itu, pendistribusian bansos tersebut harus dipercepat karena masyarakat terdampak terutama yang miskin dan rentan miskin sangat membutuhkannya.

"Pendistribusian bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun bantuan yang terintegrasi dengan bantuan reguler lain seperti PKH, Kartu Sembako dan program lainnya kepada masyarakat harus segera direalisasikan," ujar Badiul Hadi, dikutip dari siaran pers, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: Gubernur Emil: Paket Bansos Diantar Ojol dan Opal ke Rumah Penerima Bantuan

Tak hanya cepat dalam penyalurannya, kata dia, pemerintah juga juga harus melakukan pendataan secara cermat.

Artinya, kata dia, pemerintah tidak salah sasaran dalam menyalurkan bantuan tersebut.

"Tidak kalah penting pencairan bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menterinya telah menunjukkan fokus dan prioritas yang benar, yakni melalui pendekatan whole-government dan intervensi dari semua jalur.

"Tetapi ujiannya adalah memastikan terjadinya percepatan atas semua rencana dan target kerja penanganan Covid-19," kata dia.

Baca juga: Pakai Pos dan Ojol, Bansos dari Pemprov Jabar Disalurkan ke Rumah Warga Depok

Terutama untuk memastikan realisasi tes massal di DKI Jakarta dan realisasi bantuan tunai dan bantuan lainnya kepada warga yang wilayahnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sementara itu, Direktur Migrant Care Wahyu Susilo (Direktur Migrant CARE) meminta pemerintah juga tidak melupakan pekerja migran dalam memberikan bantuan.

"Pekerja migran, walau menjadi kelompok yang paling awal terpapar Covid-19, kerap dilupakan dalam skema bantuan sosial," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia harus ada skema khusus bagi pekerja migran, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, yang bertahan di negara tempat bekerja, serta yang pulang ke kampung halaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com