Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gagal Berangkat Imbas Covid-19, Calon Pekerja Migran akan Dipulangkan Pekan Ini

Kompas.com - 15/04/2020, 20:33 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (Direktorat PPTKLN) akan memulangkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke kampung halamannya.

Upaya itu merupakan tindak lanjut video permintaan 114 CPMI yang ingin pulang ke kampung halamannya karena gagal berangkat akibat coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“114 CPMI akan dipulangkan pekan ini dan akan dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) masing-masing daerah asal,” ujar Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Perlindungan TKI Kemnaker M Ridho Amrullah dalam keterangan tertulis.

Kemnaker pun telah melakukan dua kali supervisi ke PT RI sebagai Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Baca juga: Hadapi Covid-19, Kemnaker Modifikasi Program Padat Karya

Supervisi itu dilakukan bersama Disnakertrans Kabupaten Semarang, Satpol PP Kecamatan Serdang Kulo, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).

Pada supervisi kedua tersebut, PT RI diimbau segera memulangkan CPMI ke daerah masing-masing guna mematuhi kebijakan physical distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Ridho melanjutkan, pihak-pihak terkait itu juga telah menyepakati pemulangan CPMI pekan ini dikarenakan Kabupaten Tangerang akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Pemulangan CPMI dari DKI Jakarta akan dilakukan Rabu (15/4/2020). Selanjutnya Kamis (16/4/2020), akan dipulangkan CPMI asal Jawa Barat (Jabar),” imbuh dia.

Baca juga: Dampak Covid-19, 100.094 Pekerja Migran Pulang ke Indonesia Tiga Bulan Terakhir

Pada Jumat (17/4/2020), sambung Ridho, serentak akan dipulangkan CPMI dari provinsi Jawa Tengah (Jateng), Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kami juga mengimbau para CPMI agar tetap selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan dan kesehatan dalam masa tunggu pemulangan, " ujar dia yang juga memimpin jalannya supervisi.

Sementara itu, Perwakilan PT RI Endah Yunus Lestari mengatakan, pihaknya siap memulangkan CPMI itu pekan ini.

“Kami juga akan berkordinasi dengan Kemnaker dan Disnakertrans Kabupaten Tangerang, serta pihak terkait lainnya, " ujar dia.

Baca juga: 154 Pekerja Migran dari Malaysia Jalani Rapid Test, Khofifah: Semua Terindikasi Negatif

Endah melanjutkan, dari 114 CPMI, 50 di antaranya berasal dari Jabar, 28 orang dari Lampung, 23 orang dari NTB, 6 orang dari Jateng, 5 orang dari Banten, dan 2 orang dari Jakarta.

Pihak PT RI pun tidak meminta jaminan kepada CPMI yang diizinkan kembali ke daerah masing-masing. Namun Endah berharap mereka kembali ke PT RI saat kondisi telah kondusif.

Menurut Direktur Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Eva Trisiana di Jakarta, pemerintah memang terus berupaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Salah satunya adalah menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 151 Tahun 2020,” ujar dia.

Baca juga: Di Makassar, Kemnaker Gelar Pelatihan Daring K3 Corona

Eva melanjutkan, Kepmenaker itu merupakan wujud nyata perlindungan terhadap keselamatan dan kesejatan PMI.

"Untuk itu, kami mengimbau seluruh perusahaan penempatan PMI untuk ikut berperan aktif dalam pencegahan penyebaran Covid-19, " imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com